Calon Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Tim Sukses Jokowi-JK Abdul Kadir Karding (Kiri), dalam Silaturahmi Nasional Alim Ulama PKB untuk Pemenangan Jokowi-JK, di Jakarta, Selasa (3/6). TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menyatakan mendukung sikap Jokowi yang melarang posisi ganda menteri sekaligus pejabat partai. "Agar konsentrasi menteri-menteri kita nanti adalah pekerjaannya," ujarnya kepada wartawan pada Rabu, 20 Agustus 2014, di Hotel Acacia, Jakarta Pusat. (Baca: Mana Lebih Disukai, Ibu Menteri Muhaimin atau Ibu Ketum PKB? )
Sebelumnya, di rumah transisi, presiden terpilih Joko Widodo menuturkan menteri yang ikut dalam kabinetnya harus melepas jabatannya di partai politik. Ia beralasan, agar menteri tersebut bekerja tanpa ada latar belakang kepentingan lain. (Baca: PAN dan Demokrat Merapat ke Jokowi, Golkar dan PPP Menyusul)
Cak Imin--panggilan Muhaimin Iskandar--sendiri saat ini menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sekaligus Ketua Umum PKB. Ia mengatakan status ganda ini tidak mengganggu kinerjanya sebagai Menteri Tenaga Kerja. "Saya sebagai Ketua Umum datang kalau ada acara saja, selebihnya saya fokus sebagai Menteri," ujarnya. (Baca: PDIP Belum Sepakati Larangan Ketum Jadi Menteri)
Selain Cak Imin, petinggi negara lain yang sekaligus menjabat sebagai petinggi partai adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Syamsuddin, juga Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang merangkap sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
