Ratusan Ribu Warga Subang Belum Terekam E-KTP  

Reporter

Editor

Eni Saeni

Selasa, 19 Agustus 2014 18:12 WIB

Petugas mendata KTP Elektronik di Kantor RW 04, Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat, Minggu 12 Agustus 2012. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Subang - Sedikitnya 200 ribu warga Subang, Jawa Barat, yang wajib memiliki kartu tanda penduduk hingga kini belum melakukan perekaman data untuk database KTP elektronik atau e-KTP. "Angka tersebut terlihat saat pengumuman daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan presiden lalu," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang Dadang Kurnianudin di Subang, Selasa, 19 Agustus 2014.

Berdasarkan data yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri, DPT di Subang saat pemilihan presiden 2014 memuat 1.160.000 nama. Dari angka itu, baru 954 ribu yang sudah masuk data e-KTP. "Kami akan terus lakukan pendataan, karena pendataan e-KTP enggak ada batas waktunya," katanya. (Baca: KPK Mulai Bongkar Korupsi E-KTP)

Menurut Dadang, selain masih banyak warga yang datanya belum terekam, tak sedikit warga yang sudah melakukan perekaman data tapi hingga kini belum mendapat cetakan e-KTP. Karena itu, pemerintah masih memberlakukan KTP reguler hingga akhir 2014. Jika hingga batas waktu tersebut warga belum juga memperoleh e-KTP, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan mengeluarkan surat keterangaan sebagai gantinya.

Sekretaris Desa Dawuan Kaler, Asep Maadudin, mengatakan ada warga desanya yang belum menerima cetakan e-KTP padahal data mereka sudah terekam karena pencetakan kartu elektronik tersebut di Kementerian Dalam Negeri belum selesai. "Itu terjadi karena ada kesalahan data diri atau fotonya buram," katanya. (Baca: Kasus E-KTP, KPK Geledah Ruang Menteri Gamawan)

Hal itu dibenarkan Dadang. Untuk mendapatkan e-KTP, warga harus memperbaiki data diri. Adapun foto yang buram akan diganti.

Sampai akhir Agustus 2014, berdasarkan data yang dirilis Kementerian Dalam Negeri, 15 ribu e-KTP warga Subang belum tercetak. Tetapi, berdasarkan laporan per kecamatan, tercatat 74 ribu e-KTP. "Sejauh ini, distribusi e-KTP yang sudah tercetak dilakukan pihak Kemendagri langsung ke kecamatan-kecamatan. Karena itu, kami akan melakukan sinkronisasi data ke Kemendagri," ujar Dadang.



NANANG SUTISNA
Fahri Hamzah Disebut Terima US$ 25 Ribu dari Nazar
Begini Pembagian Jatah Kekuasaan ala Prabowo-Hatta
Jokowi Setuju 6 Jenis Manusia Versi Mochtar Lubis Dihilangkan
Bagaimana PRT Pembunuh Bayi di Riau Dibekuk?
Fahri Hamzah Cuit Klarifikasi Duit Nazaruddin

Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

12 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

15 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

52 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

58 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya