TEMPO.CO, Jakarta: Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengklaim tak mengetahui adanya agenda atau rencana rekonsiliasi antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Ia menilai seandainya memang ada rekonsiliasi, hal tersebut menjadi kegiatan dan kepentingan SBY sebagai pribadi.
Wacana rekonsiliasi SBY dan Megawati menguat setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berhasil mengusung Joko Widodo sebagai presiden periode 2014-2019. Kemungkinan semakin besar saat Partai Demokrat dikabarkan sebagai salah satu partai yang merapat ke Jokowi setelah penetapan hasil pemilu presiden oleh Komisi Pemilihan Umum.
Akan tetapi, rekonsiliasi tersebut belum terjadi pada Upacara Kemerdekaan karena Megawati tak hadir. Presiden kelima tersebut lebih memilih untuk memimpin upacara di kantor Dewan Pimpinan Pusat PDIP dibandingkan hadir di Istana Merdeka, meski mendapat undangan.
Politikus PDIP, Pramono Anung, menyatakan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pasti hadir dalam Upacara Kemerdekaan. Akan tetapi, menurut dia, kehadirannya tak terjadi pada upacara kemerdekaan tahun ini. "Nanti akan datang tahun depan," kata Pramono.
Ketegangan SBY dan Megawati mulai muncul saat keduanya bersaing sebagai calon presiden pada 2004. SBY saat itu berhasil mengalahkan Megawati sebagai inkumben dan mengulangi kemenangannya pada Pemilu 2009. Sejak lengser dari kursi presiden, Megawati belum pernah memenuhi undangan hadir di Upacara Kemerdekaan.
