TEMPO.CO,Jakarta - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Gatot Abdullah Mansyur mendukung upaya pemberantasan mafia pemeras tenaga kerja Indonesia.
"Kami menyambut baik langkah tersebut dan mau bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bareskrim untuk mencegah terjadinya pemerasan tersebut," kata Gatot kepada Tempo di kantor BNP2TKI, Selasa, 5 Agustus 2014. (Baca: Marak Calo TKI di Soekarno-Hatta, Ini Dalangnya)
Pernyataan yang disampaikan Gatot ini berkaitan dengan inspeksi mendadak yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi di Terminal 2D Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat malam, 25 Juli 2014, hingga Sabtu dinihari, 26 Juli 2014. Dalam inspeksi tersebut, KPK menahan 18 orang yang terdiri atas 15 warga sipil, dua oknum polisi, dan satu oknum tentara.
Namun, pada Ahad, 27 Juli 2014, Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto melepaskan 15 warga sipil karena tidak menemukan unsur pidana. Mereka hanya diminta membuat surat pernyataan. Sedangkan tiga aparat akan menjalani pemeriksaan lanjutan di kesatuannya masing-masing. Dalam inspeksi tersebut, tidak ditemukan secara langsung pemerasan atau percaloan terhadap TKI. Tetapi tim malah menemukan pemerasan pada dua turis asing, yakni asal Slovenia dan Pakistan. (Baca: BNP2TKI Disebut Terlibat Pemerasan di Bandara)
"Kami mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan KPK dan Bareskrim dalam menertibkan hal tersebut," kata Gatot. Menurut dia, hal ini merupakan kewajiban aparat penegak hukum. BNP2TKI sendiri bukan merupakan lembaga penegak hukum, sehingga tidak berwenang melakukan penangkapan. Dalam inspeksi mendadak itu tidak ditemukan pegawai BNP2TKI yang ditangkap.
