KPK-Migrant Care Bertemu, Dalami Hasil Sidak TKI

Reporter

Senin, 4 Agustus 2014 16:31 WIB

Puluhan aktiivis dari Migrant Care menggelar doa bersama lintas agama bertajuk Save Satinah, di Bunderan HI, Jakarta, (1/4). Aksi tersebut sebagai bentuk protes terhadap ketidak seriusan pemerintah dalam melindungi TKI di berbagai negeri. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mengatakan akan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti hasil inspeksi di pos layanan TKI di Bandar Udara Soekarno-Hatta. Menurut Anis, lembaga pemerhati buruh migran ini datang untuk mengadvokasi para korban pemerasan dengan membawa mereka ke KPK. "Kami juga akan melaporkan respons pemerintah selama ini, serta letak kebijakan pemerintah yang memberikan celah sehingga pemerasan itu ada," kata Anis saat dihubungi, Senin, 4 Agustus 2014. (Baca: Foto Pemeras TKI Belum Dipasang di Bandara).

Sebelumnya, KPK, Kepolisian RI, serta Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan menggelar inspeksi mendadak untuk memantau pelayanan pemulangan TKI di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada 26 Juli lalu. Hasilnya, dua polisi dan seorang anggota TNI Angkatan Darat serta sejumlah calo dan preman dicokok. Seusai operasi, KPK menyatakan akan mencari keterlibatan pihak lain, termasuk menelisik kemungkinan adanya keterlibatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. (Baca: Kepala BNP2TKI Janji Pecat Staf Pemeras TKI).

Anis mengatakan pertemuan segera dilakukan pada bulan ini. Namun, ia mengatakan, KPK dan Migrant Care belum menyepakati waktu yang pasti. "Yang jelas, pertemuan pada Agustus ini," ujar Anis. Dia berharap pertemuan itu akan mendorong KPK dan Kepolisian RI agar segera menangani praktek pemerasan tersebut. Terutama menindak mafia pemerasan.

Adapun Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto membenarkan rencana pertemuan tersebut. Menurut dia, KPK juga akan mempresentasikan kajian tentang pemerasan tersebut kepada Migrant Care. "Tujuannya, untuk menindak siapa pun yang terlibat," kata Bambang. (Baca: Bekas Kepala BNP2TKI Bantah Terlibat Pemerasan).




MUHAMAD RIZKI




Baca juga:
Tentara Terduga Pemeras TKI Terancam 1 Tahun Penjara
KPK-Angkasa Pura Godok Cara Berantas Pemerasan TKI
Pukat UGM Minta Sidak Pemeras TKI Dievaluasi

Berita terkait

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

7 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

8 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

14 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

17 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya