TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Haris, menyarankan presiden terpilih Joko Widodo tak meniru kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Alasannya, terlalu banyak jatah menteri diberikan ke partai politik. (Baca: Ketua Umum Partai Jangan Jadi Menteri Kabinet Jokowi)
Menurut Syamsuddin Haris, susunan kabinet di era SBY terlalu banyak dari partai dan bukan kalangan profesional. Akhirnya, kata Syamsuddin, kinerja pemerintahan tak profesional karena selalu muncul konflik kepentingan. "Jangan diikuti jatah-jatahan itu. Sebagian besar yang menikmati ketua umum atau pimpinan partai," katanya. (Baca: NasDem Dukung Kabinet Jokowi Dirampingkan)
Dia enggan menyebutkan menteri-menteri yang terlibat konflik kepentingan dan tak berkinerja baik. Tapi secara umum, kata Syamsuddin, terlihat bahwa kinerja menteri pada era SBY tak baik. Pada 2004-2009, 18 dari 34 menteri kabinet SBY berasal dari partai. Sedangkan pada 2009-2014, 19 dari 34 menteri berasal dari partai.
Jokowi, kata Syamsuddin, harus membuat komposisi kabinet yang mayoritas diisi oleh kalangan profesional. Apabila komposisi terlalu banyak dari orang partai, maka akan banyak kepentingan yang terbelah antara untuk partai dan tugas kementerian. Dia mengusulkan 70 persen jatah menteri diberikan ke kaum profesional, sedangkan sisanya dari partai.
Syamsuddin juga meminta Jokowi banyak mengambil menteri dari kampus dan lembaga penelitian.
