Sejumlah Ruas Jalan di Banten Rusak Parah  

Reporter

Editor

Eni Saeni

Senin, 14 Juli 2014 14:04 WIB

Jelang mudik lebaran tahun 2014, Jalan Lintas Sumatera ruas Bakauheni - Bandar Lampung masih rusak. TEMPO/Nurochman Arrazie

TEMPO.CO, Jakarta - Kerusakan jalan di Provinsi Banten semakin parah. Kondisi itu tidak hanya terjadi di jalan provinsi, tetapi juga jalan nasional dan kabupaten/kota. Pemerintah setempat mengklaim perbaikan jalan belum dilakukan karena gagal lelang.

Dalam pantauan Tempo, jalan rusak terlihat di Jalan Syekh Nawawi Al Bantani, Kota Serang. Kondisi badan jalan ini sudah banyak lubang dengan lebar sekitar 4 meter dan kedalaman 30-35 sentimeter.

Jalan rusak juga terdapat di Kampung Bogeg, tepatnya sebelum jembatan Jalan Tol Jakarta-Merak, sebelum rel kereta Bogeg, dan setelah gedung BNNP Banten. Selain itu, kerusakan jalan juga terdapat di depan Mapolda Banten, SPBU Banjarsari, dan beberapa titik lainnya. (Baca pula: Hindari Jalan Rusak di Depok Ini).

Adam, 34 tahun, warga perumahan Banjar Sari Permai, Cipocok, Kota Serang, mengatakan Pemerintah Provinsi Banten tak serius memperbaiki jalan rusak. Perbaikan dilakukan asal-asalan. Jalan yang telah ditambal pada awal 2013 kini sudah hancur. "Material tambal-sulam jalan kini berserakan di badan jalan," katanya kepada Tempo, Senin, 14 Juli 2014.

Menurut dia, saat musim hujan, lubang-lubang jalan tergenang air, padahal jalan baru ditambal pada awal 2013. Kondisi jalan ini rusak, tapi tidak cepat diperbaiki. Padahal ini jalan menuju pusat pemerintahan Provinsi Banten.

Tidak hanya itu, kondisi Jalan Palima-Ciomas juga rusak. Jalan tersebut merupakan jalur alternatif menuju tempat wisata Pantai Carita dan Pantai Anyer. Hal yang sama terjadi di jalan Syekh Nawawi Al Bantani, Kota Serang.

Rahmatullah, 46 tahun, warga Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, mengatakan dia sangat kesal saat melintas di jalan itu. Selain karena jalan berlubang, juga akibat banyaknya kendaraan besar pengangkut pasir yang melintas di jalan itu. "Jalan rusak ini sangat menganggu aktivitas masyarakat," ujar Rahmat.

Nurudin, 29 tahun, warga Kota Cilegon, mengatakan hampir di seluruh jalan lingkungan ataupun kecamatan di Cilegon juga rusak dan berlubang. Dan bila turun hujan, jalan menjadi seperti kubangan kerbau. "Hampir semua jalan lingkungan dan kecamatan di Cilegon kondisinya rusak," katanya. (Baca juga: Jalan Rusak Terus, Jokowi: Pantura Kelebihan Beban).

Sebelumnya, Asisten Daerah II Bidang Pembangunan Provinsi Banten Widodo Hadi mengatakan, hingga akhir Juni 2014, banyak proyek pembangunan jalan yang tidak bisa dijalankan akibat gagal lelang. Ada berapa paket pembangunan jalan yang telah dilelang secara elektronik, namun tidak ada penawaran. Untuk itu, Pemprov Banten akan mengkaji setiap proyek yang gagal lelang.

Lelang proyek di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Banten pada akhir Juli mendatang harus dapat menyelesaikan semua kontrak proyek pembangunan. "Jika persyaratannya dirasa berat, maka akan dilakukan sedikit penurunan, namun tidak bertentangan dengan aturan," kata Widodo.

WASI'UL ULUM

Terpopuler:

Kepindahan Arturo Vidal ke MU Tinggal Tunggu Waktu
Soal Dukung Jokowi, Demokrat Tidak Haus Kekuasaan
Saksi Prabowo di Tamansari Juga Tolak Tanda Tangan
Pendukung Prabowo Sepakat Tunggu Hasil KPU
Van Gaal Tangani MU Mulai Rabu




Berita terkait

10 Jalan Raya Terpanjang di Dunia, Mencapai 48.000 Kilometer

5 hari lalu

10 Jalan Raya Terpanjang di Dunia, Mencapai 48.000 Kilometer

Berikut ini deretan jalan raya terpanjang di dunia, ada yang membentang hingga puluhan ribu kilometer. Adakah di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kebut Perbaikan Jalan Rusak Jelang Lebaran, Akses Destinasi di Yogyakarta Jadi Prioritas

30 hari lalu

Kebut Perbaikan Jalan Rusak Jelang Lebaran, Akses Destinasi di Yogyakarta Jadi Prioritas

Sejumlah akses infrastruktur jalan di wilayah Yogyakarta mulai gencar diperbaiki menjelang libur Lebaran ini.

Baca Selengkapnya

Jelang Lebaran, Sultan HB X Instruksikan Perbaikan Jalan Rusak Yogyakarta, Minimal Ditambal

38 hari lalu

Jelang Lebaran, Sultan HB X Instruksikan Perbaikan Jalan Rusak Yogyakarta, Minimal Ditambal

Yogyakarta diprediksi kembali dibanjiri masyarakat dan wisatawan berbagai daerah pada masa libur lebaran nanti.

Baca Selengkapnya

Beijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024

46 hari lalu

Beijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024

Sidang parlemen "Dua Sesi" Cina resmi ditutup dengan hasil akhir menyepakati anggaran pemerintah pusat dan daerah periode 2024, menerima laporan kerja

Baca Selengkapnya

PUPR Turun ke Jabar, Perbaiki Jalan Provinsi Parungpanjang, Rencana Tol Dalam Kota Bandung Hidup Lagi

58 hari lalu

PUPR Turun ke Jabar, Perbaiki Jalan Provinsi Parungpanjang, Rencana Tol Dalam Kota Bandung Hidup Lagi

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, ada lima rencana yang disepakatinya bersama Jabar untuk tahun 2024 ini.

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Pemerataan Dokter Spesialis Bisa Dimulai dari Dukungan Pemerintah Daerah

23 Februari 2024

Pemerataan Dokter Spesialis Bisa Dimulai dari Dukungan Pemerintah Daerah

Ketua IDI Mohammad Adib Khumaidi mengatakan, pemerintah daerah berperan untuk pemerataan dokter spesialis

Baca Selengkapnya

Pj Bupati Banyuasin Inspeksi Jalan Rusak

13 Februari 2024

Pj Bupati Banyuasin Inspeksi Jalan Rusak

Pj Bupati Banyuasin, Hani Syopiar Rustam merespon cepat laporan terkait rusaknya Jalan di Kelurahan Jakabaring, Kecamatan Rambutan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sindir Jalan Rusak di Jawa Tengah: Bertahun-tahun Enggak Beres

23 Januari 2024

Jokowi Sindir Jalan Rusak di Jawa Tengah: Bertahun-tahun Enggak Beres

Jokowi menyebut bahwa Jalan Surakarta-Purwodadi ini merupakan ruas yang memiliki tingkat kerusakan paling berat.

Baca Selengkapnya

Pajak Hiburan 75 Persen Diatur dalam UU HKPD, Kemenkeu: untuk Kemandirian Daerah

17 Januari 2024

Pajak Hiburan 75 Persen Diatur dalam UU HKPD, Kemenkeu: untuk Kemandirian Daerah

Pajak hiburan termaktub dalam UU HKPD untuk penguatan pajak daerah, dan mendukung agar daerah bisa lebih mandiri.

Baca Selengkapnya