TEMPO Interaktif, Serang: Sebanyak 264 ribu keluarga miskin di Kabupaten Lebak, Banten dipastikan tidak bisa memperoleh bantuan kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak di bidang kesehatan. Dari 400 ribu warga miskin di daerah ini, hanya 138 ribu yang mendapatkan kompensasi. Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak, Tafta Saputra mengatakan, banyaknya keluarga miskin yang terpaksa tidak mendapatkan kompensasi tersebut karena pemerintah telah memberikan kuota hanya 138 ribu kepala keluarga (KK). "Akibatnya 264 ribu keluarga miskin lainnya di daerah tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis salah bentuk dari kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak," kata Tafta Saputra, Jumat (1/4). Menurut Tafta, ke 400 ribu keluarga miskin di Lebak tersebut, masuk dalam enam kriteria warga yang berhak memperoleh bantuan Kompensasi kenaikan bahan bakar minyak yang telah ditetapkan pemerintah. Kriteria itu diantaranya, mereka tak mampu berobat, lantai rumah masih tanah, hanya memiliki dua stel pakaian dan tidak mampu menyekolahkan anak mereka. "Saya juga pusing, mau diberikan bantuan apa kepada mereka yang tidak mendapatkan kompensasi itu. Seharusnya pemerintah tidak membatasi kuota penerima kompensasi bagi daerah miskin seperti di Lebak ini," katanya. Ketua Badan Koordinasi Pembangunan Keluarga Sejahtera (BKPKS) Serang, Imat Fathoni mengaku kesulitan untuk menetapkan penerima kompensasi kenaikan BBM. Masalahnya, kata dia, kuota yang berhak mendapatkan bantuan sangat sedikit dibanding dengan jumlah keluarga miskin yang ada di daerah ini. Kata dia, data sementara jumlah warga miskin di Kabupaten Serang mencapai 84.000 kepala keluargta (KK) Jumlah tersebut belum termasuk akan membengkak karena beberapa kecamatan belum menberikan datanya. Bila setiap KK menimal 3 sampai 4 jiwa berarti di Kabupaten Serang saja sekitar 300 ribu jiwa warga miskin. "Masalahnya pemerintah pusat hanya memberikan kuota 160 ribu jiwa miskin saja untuk Kabupaten Serang. Dengan demikian, sekitar 140 ribu jiwa lebih di Kabupaten Serang tidak bisa mendapatkan sentuhan program kompensasi pengurangan subsidi BBM," katanya. Faidil Akbar-Tempo