TEMPO.CO, Ponorogo - Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Duva Balthazar Reyhan dan Ariq Balthazar Reyhan, hacker asal Ponorogo yang masuk ke sistem milik Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) secara ilegal dengan hukuman tiga bulan penjara dan masa percobaan enam bulan.
"Juga harus membayar denda Rp 50 juta subsider mengikuti pelatihan kerja sosial selama tiga bulan," kata JPU Budiyanto setelah persidangan di Pengadilan Negeri Ponorogo, Jawa Timur, Rabu, 25 Juni 2014. (Baca juga: Begini Cara Wildan Meretas Situs Presiden SBY)
Sidang dengan terdakwa Duva-Ariq yang merupakan remaja kembar ini berlangsung tertutup.
Menurut Budiyanto, mereka terbukti melanggar yaitu Pasal 48 ayat 1 juncto Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Telekomunikasi Elektronik (ITE) juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
"Mereka terbukti melakukan pidana," ujar dia.
Akibat pembobolan sistem yang dilakukan Duva dan Ariq, PANDI mengalami kerugian sebanyak Rp 950 juta. Kerugian sebanyak itu, Budiyanto melanjutkan, karena Duva dan Ariq tidak membayar sewa pembuatan domain atau situs Internet melalui PANDI sejak 2010 hingga 2011.
Saat pembobolan sistem terjadi, kedua remaja kembar itu belum genap berusia 19 tahun maka sidang kasus ini selalu berlangsung tertutup. "Selama dua tahun itu, mereka masuk (ke sistem PANDI) begitu saja dan tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi," ujar JPU.
Penasihat hukum Duva dan Ariq, Muhammad Pradipta, mengatakan tuntutan JPU itu terlalu memberatkan kliennya. Sebab, remaja kembar itu berhasil masuk ke sistem PANDI secara tidak sengaja.
"Mereka tidak bersalah dengan mencari-cari kelemahan PANDI kemudian menggunakannya," kata Pradipta.
