Wiranto: Prabowo-Hatta Pro Status Quo

Reporter

Editor

Eni Saeni

Rabu, 25 Juni 2014 19:33 WIB

Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Jenderal Purnawirawan Wiranto memberi keterangan dihadapan awak media seusai menjalani proses pemeriksaan di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat, 24 Juni 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Bandung - Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, anggota tim nasional pemenangan Jokowi-JK mengatakan, pasangan Prabowo-Hatta bukan pemimpin perubahan. "Mereka suka status quo, suka hura-hura, suka bintang-bintang jasa dan ingin status quo lebih panjang lagi untuk menikmatinya. Itu bukan pemimpin perubahan," kata dia saat menerima deklarasi dukungan Aliansi Mahasiswa Islam untuk Jokowi-JK di Bandung, Rabu, 25 Juni 2014.

Menurut Wiranto, pasangan jagoannya memiliki ciri pemimpin perubahan. Pasangan Jokowi-JK itu inovatif, kreatif, tidak suka status quo, tidak menyukai protokoler, dan tidak suka 'Asal Bapak Senang'. "Kita haqul yakin, pemimpin perubahan ada pada Jokowi-JK," kata dia.

Dia mengatakan, pilihan partainya sengaja dijatuhkan untuk mendukung Jokowi-JK itu karena menginginkan perubahan di Indonesia. "Negeri ini harus berubah mengikuti perubahan jaman. Setiap usaha menghentikan perubahan, negeri itu akan ketinggalan dari negeri lain," kata Wiranto. (Baca:Diteror, LPSK: Siap Lindungi Jenderal Purn Wiranto)

Pada 2014 ini, kata Wiranto, Indonesia kembali dihadapkan pada persimpangan jalan. Apakah akan berubah, atau lurus tetap seperti ini. Perubahan Indonesia hanya bisa terjadi jika dipimpin oleh pemimpin perubahan. "Kalau tidak, kita akan terjebak pada keadaan status quo. Itu salah satu alasan saya untuk bergabung dengan tim Jokowi-JK," kata Wiranto.

Wiranto mengumbar pujian pada pasangan Jokowi-Jk saat menerima deklarasi dukungan kelompok mahasiswa lintas organisasi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Islam. Dia menyatakan, Jokowi-Jk sebagai pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. "Ingin kaya, tidak. Ingin terkenal, bukan. Ingin bintang jasa, tidak. Dia bahagia kalau rakyatnya tertawa bahagia semua," kata dia. (Baca: Ungkap Inisiator Penculikan, Wiranto Merasa Diancam)

Dalam deklarasi dukungan itu, ratusan mahasiswa itu menyatakan dukungannya pada pasangan Jokowi-JK. Sejumlah pejabat partai dan anggota legislatif dari Partai Hanura hadir dalam deklarasi dukungan itu. Salah satu perwakilan mahasiswa, Hasanudin, secara simbolis menyerahkan naskah dukungan kelompok itu pada perwakilan tim nasional pemenangan Jokowi-JK.

AHMAD FIKRI

Terpopuler:
Berseragam Nazi, Dhani Balik Kecam Pengkritik
Gitaris Queen Nyatakan Lagu Prabowo Tak Berizin
Di Balik Pemberedelan Tempo
Anggun Kecam Dhani karena Pakai Seragam Mirip Nazi
Goenawan Mohamad: Media Tak Harus Netral

Berita terkait

SBY Termasuk Anggota Dewan Kehormatan Perwira yang Mengadili Prabowo dalam Kasus Penculikan Aktivis 1998

58 hari lalu

SBY Termasuk Anggota Dewan Kehormatan Perwira yang Mengadili Prabowo dalam Kasus Penculikan Aktivis 1998

Prabowo dapat gelar Jenderal TNI Kehormatan dari Jokowi. Pada 1998, Dewan Kehormatan Perwira memberhentikannya dari TNI, SBY salah satu anggotanya.

Baca Selengkapnya

Jokowi Didampingi Wiranto Lakukan Kunjungan Kerja ke Kalimantan Timur

59 hari lalu

Jokowi Didampingi Wiranto Lakukan Kunjungan Kerja ke Kalimantan Timur

Presiden Jokowi lepas landas dengan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1, sekitar pukul 13.00 WIB menuju Kalimantan Timur

Baca Selengkapnya

SBY dan Luhut Pernah Jadi Menko Polhukam, Terakhir Hadi Tjahjanto Gantikan Mahfud Md di Kabinet Jokowi

21 Februari 2024

SBY dan Luhut Pernah Jadi Menko Polhukam, Terakhir Hadi Tjahjanto Gantikan Mahfud Md di Kabinet Jokowi

Jokowi melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam menggantikan Mahfud Md. Berikut Menko Polhukam sejak era reformasi, termasuk SBY dan Wiranto.

Baca Selengkapnya

Catatan Perolehan Suara Peserta Pemilu Pasca Reformasi, Siapa Jawaranya?

19 Februari 2024

Catatan Perolehan Suara Peserta Pemilu Pasca Reformasi, Siapa Jawaranya?

Pelaksanaan pemilu dalam era reformasi telah dilakukan enam kali, yaitu Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009, Pemilu 2014, Pemilu 2019 dan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Selama 3 Periode Pemilu, 3 Partai Politik Ini Peringkat Atas Pemilihan Legislatif

18 Februari 2024

Selama 3 Periode Pemilu, 3 Partai Politik Ini Peringkat Atas Pemilihan Legislatif

Sejak Pemilu 2014 sampai Pemilu 2024, terdapat tiga besar partai politik yang selalu memuncaki pemilihan legislatif (Pileg). Apa saja?

Baca Selengkapnya

Saat Capres Ganjar Pranowo Sindir 3 Purnawirawan Jenderal yang Disebutnya Mencla-mencle

8 Februari 2024

Saat Capres Ganjar Pranowo Sindir 3 Purnawirawan Jenderal yang Disebutnya Mencla-mencle

Ganjar Pranowo bilang ada purnawirawan jenderal yang menyebut jangan memilih calon tertentu karena latar belakangnya tapi kini berbalik arah mendukung

Baca Selengkapnya

Daftar Menko Polhukam Selama Pemerintahan Jokowi, Benarkah Mahfud MD Paling Lama Menjabat?

3 Februari 2024

Daftar Menko Polhukam Selama Pemerintahan Jokowi, Benarkah Mahfud MD Paling Lama Menjabat?

Jokowi sebut Mahfud MD merupakan Menko Polhukam paling lama menjabat dalam dua periode pemerintahannya. Betulkah? Siapa Menko Polhukam lainnya?

Baca Selengkapnya

Peristiwa Besar Mengiringi Lengsernya Soeharto, Termasuk 14 Menteri Mundur Bersama-sama

27 Januari 2024

Peristiwa Besar Mengiringi Lengsernya Soeharto, Termasuk 14 Menteri Mundur Bersama-sama

Beberapa peristiwa besar libatkan Soeharto hingga proses lengsernya, pada 21 Mei 1998. Termasuk kerusuhan Mei 1998 dan 14 menteri mundur bersama-sama.

Baca Selengkapnya

Dukung Prabowo, SBY hingga Wiranto Dinilai Khianati Keputusan Dewan Kehormatan Perwira

28 Desember 2023

Dukung Prabowo, SBY hingga Wiranto Dinilai Khianati Keputusan Dewan Kehormatan Perwira

Benny mempertanyakan sikap Wiranto, SBY, dan Agum Gumelar yang saat ini mendukung Prabowo di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

3 Wantimpres Masuk TKN Prabowo-Gibran, Pengamat Soroti Potensi Abuse of Power

8 November 2023

3 Wantimpres Masuk TKN Prabowo-Gibran, Pengamat Soroti Potensi Abuse of Power

3 Wantimpres yang masuk dalam TKN Prabowo-Gibran dinilai berpotensi melakukan penyalahgunaan kewenangan, namun aturannya belum jelas.

Baca Selengkapnya