KPK Segel Ruangan Menteri PDT Sejak Senin Malam
Selasa, 17 Juni 2014 12:32 WIB
Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmy Faishal Zaini (kiri) seusai melakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian PDT dengan PT Antam (Persero) Tbk serta Unhas di Kampus Unhas Tamalanrea, Senin (4/6). TEMPO/Iqbal Lubis
TEMPO.CO , Jakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi Sapto Prabowo, membenarkan adanya penyegelan ruangan di gedung Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) di Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat. "Ada beberapa ruangan yang disegel tadi malam," katanya, Selasa, 17 Juni 2014.Salah satu yang disegel adalah ruangan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini di lantai 7 . Pantauan Tempo , pintu ruangan menteri itu tampak digembok dan telah diberi garis KPK. Selain ruangan Menteri Helmy, ruang Deputi I Bidang Pengembangan Sumber Daya Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal yang juga disegel. "Ini untuk mencegah adanya kegiatan di ruangan tersebut dan tidak ada hilir mudik, makanya disegel," ujarnya. Penyegelan ini terkait dengan penangkapan Bupati Biak Numfor Yesaya Sombuk, Senin malam, 16 Juni 2014. Penangkapan ini diduga terkait dengan kasus korupsi pembangunan daerah tertinggal (PDT).HUSSEIN ABRI YUSUF Berita Terpopuler: Anggun Segera Luncurkan Parfumnya Penemu Rompi Anti-Kanker Terganjal Izin Edar Solo Deklarasikan Gerakan Gemar Makan Gulai Avanza Indonesia Rambah 44 Negara
Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan
2 jam lalu
Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan
Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.
Baca Selengkapnya
IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik
15 jam lalu
IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik
Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.
Baca Selengkapnya
KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?
15 jam lalu
KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?
Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.
Baca Selengkapnya
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan
21 jam lalu
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan
KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.
Baca Selengkapnya
Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan
1 hari lalu
Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan
Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.
Baca Selengkapnya
Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan
1 hari lalu
Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan
Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.
Baca Selengkapnya
Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur
1 hari lalu
Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.
Baca Selengkapnya
Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan
1 hari lalu
Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan
Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.
Baca Selengkapnya
KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu
1 hari lalu
KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu
KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.
Baca Selengkapnya
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
1 hari lalu
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
2 jam lalu
12 jam lalu
17 jam lalu
18 jam lalu
19 jam lalu
20 jam lalu
23 jam lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu