TEMPO Interaktif, Ambon: Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dalam waktu dekat akan mengirimkan tim supervisi untuk menyelidiki kasus-kasus peledakan bom di Ambon yang terjadi belakangan ini. Hal ini diungkapkan Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, AKBP Leonidas Braksan kepada wartawan di kantor Polres Pulau Ambon, Kompleks Prigilima Jalan dr Latumeten Ambon, Rabu (23/3). "Ini merupakan perhatian Mabes Polri terhadap kasus bom yang terjadi di Ambon," kata Kapolres.Hanya saja, lanjut Kapolres, tim supervisi tersebut menunggu laporan dari Polda Maluku agar dapat dipelajari lebih lanjut. Polisi telah mendeteksi beberapa titik rawan. Untuk kasus penaikan bendera RMS, daerah yang dianggap rawan adalah Kudamati, Kusu-Kusu Kecamatan Sirimau, Lateri dan Hative Besar berada di kecamatan Baguala dan desa Alang Kecamatan Leihitu. Sedangkan untuk kasus SARA daerah yang dianggap rawan adalah beberapa daerah perbatasan, seperti Batu Merah-Mardika, Pohon Pule di Kecamatan Sirimau dan wilayah Tanah Lapang kecil kecamatan Nusanive kota Ambon. Saat disinggung jumlah intelijen yang disebarkan di kota Ambon, dia enggan menjawabnya. "Itu untuk internal kami," ujar Kapolres AKBP Leonidas Braksan.Guna mengantisipasi aksi-aksi teror di Ambon, Kapolres juga mengungkapkan, saat ini telah disiagakan satu satuan setingkat kompi personil Brimob, satu SSK personil Samapta dan dibantu TNI yang diperbantukan.Selain menempatkan sejumlah kesatuan Polri dan TNI, Kapolres juga mengatakan, jelang HUT RMS 25 April mendatang, akan dilakukan operasi merah putih 2005 yang melibatkan seluruh personil Polri dan TNI yang tersebar di Maluku. Yusnita
Masalah RMS dan Perkelahian Antarkomunitas Masih Rawan
29 Februari 2008
Masalah RMS dan Perkelahian Antarkomunitas Masih Rawan
Pangdam XVI Pattimura Mayor Jenderal Rasyid Qurnuen Aquary mengatakan tantangan tugas Kodam Pattimura di tahun 2008 lebih berat dibandingkan tahun sebelumnya.
Wakil Presiden Jusuf Kalla melakukan orasi di hadapan 500 raja dari delapan kabupaten/kota di Maluku, para pejabat dan Muspida Maluku dan 13 sultan dari 13 kesultanan di Indonesia pada acara Musyawarah Besar Latupati di Ambon Senin (29/10).