TEMPO Interaktif, Palu: Sekitar 200 warga kabupaten Morowali, Kamis ini (17/3) berunjukrasa di halaman kantor gubernur Sulawesi Tengah. Mereka menuntut Bupati Morowali Andi Muhammad dicopot dari jabatannya karena dinilai telah melakukan sejumlah kesalahan fatal dalam menjalankan tugas sebagai bupati. Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan dari berbagai elemen warga Morowali seperti, petani, pegawai negeri sipil, guru, pengusaha dan mahasiswa. Para guru dan pegawai negeri memakai pakaian seragam masing-masing. Salah seorang pengunjuk rasa, Rasyid Pusadan, seorang pengusaha mengemukakan, Bupati Andi Muhammadsudah tak layak memimpin Kabupaten Morowali karenasudah tak amanah. Bupati dianggap telah mengabaikan UU 51/1999 tentang perpindahan ibukota Morowali dari Kolonodale ke kecamatan Bungku. "Sudah 5 tahun ibu kota Morowali masih bersifat sementara, ini artinya bupati tidak serius mengurus Morowali," tegasnya. Ia juga menyebut ada 47 kasus dugaan korupsi yangdilakukan Bupati, senilai Rp 83 miliar.Selain itu, Rasyid yang juga sekretaris KerukunanKeluarga Bungku mempertanyakan kebijakan bupati yangmemindahkan jam kantor dari siang menjadi malam. "Pemerintahan apa ini, siang kok istirahat," katanya.Sebagai jawaban, pihak pemerintah provinsi menerima sembilan wakil pengunjuk rasa. Juru bicara Pemprov Sulteng Burhanuddin Maragau kepada wartawan mengatakan sedang mengevaluasi kepemimpinan bupati Morowali. Ia meminta agar Bupati Andi menaati UU 51/1999 tentang ibu kota kabupaten. "Ini perintah UU seharusnya bupati melaksanakan amanah tersebut, jangan malah sebaliknya," ujarnya. Darlis
Berita terkait
Profil Kota Ternate, Berdiri Sejak 27 April 1999 Sesuai UU Otonomi Daerah
2 jam lalu
Hari ini, 27 April 1999, adalah berdirinya Kota Ternate berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
Baca SelengkapnyaIstana Pastikan Jokowi Tak Hadiri Penyematan Satyalencana kepada Gibran hingga Bobby
2 hari lalu
Istana Kepresidenan memastikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak akan hadir dalam Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXVIII
Baca SelengkapnyaAnggota Baleg DPR Sebut Kawasan Aglomerasi Dukung Jakarta Tak 'Tenggelam', Apa Alasannya?
44 hari lalu
Mardani mengatakan kawasan aglomerasi yang diusulkan pemerintah dalam RUU DKJ jauh lebih lentur.
Baca SelengkapnyaTugas dan Wewenang Komeng Jika jadi Anggota DPD
16 Februari 2024
Perolehan suara Komeng melesat di pemilihan DPD. Apa saja tugas dan fungsinya jika terpilih?
Baca SelengkapnyaRicuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti
7 November 2023
Warga di Kampung Gunung, RT 002 RW 014, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, bentrok dengan aparat pada Selasa siang, 7 November 2023.
Baca SelengkapnyaCerita Elisha Lumintang Sehari Menggantikan Bahlil Menjadi Menteri Investasi
12 September 2023
Cerita Elisha Lumintang, Putri Otonomi Indonesia, yang sehari menggantikan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi.
Baca SelengkapnyaRakornas Bapemperda 2023, Kemendagri Singgung Ada Pemerintah Daerah Bikin Perda Tinggal Copy Paste
6 Juli 2023
Ditjen Otda Kemendagri menyinggung masih ditemukannya pemerintah daerah yang membuat Perda dari menyalin daerah lain atau copy paste.
Baca SelengkapnyaAsal-usul Partai Darul Aceh, Partai yang Lahir Setelah Konflik GAM dan Pemerintah Indonesia Berakhir
6 Juni 2023
Partai Darul Aceh berasal dari Partai Daulat Aceh, wadah politik masyarakat Aceh yang dibuat setelah konflik GAM-Indonesia berakhir
Baca SelengkapnyaHari Otonomi Daerah, Tito Karnavian: Muncul Mutiara Terpendam, Misalkan Presiden Jokowi
29 April 2023
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan plus minus dari pelaksanaan Otonomi Daerah selama 27 tahun terakhir. Salah satu sisi positifnya adalah muncul mutiara-mutiara terpendam dari daerah, seperti Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaWapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada
20 Desember 2022
Ma'ruf Amin menolak usulan penambahan 2 provinsi lagi dari sejumlah masyarakat di Papua dan Papua Barat.
Baca Selengkapnya
