TEMPO Interaktif, Bandung:Direktur Kekuatan Pertahanan, Departemen Pertahanan, Pieter LD Wattimena mengakui, Indonesia mempunyai potensi konflik perbatasan mirip Ambalat dengan hampir seluruh negara yang berbatasan langsung. Potensi konflik itu bisa terjadi kapan saja. "Pada saat mereka mulai klaim masalah itu, kita keteteran, kita akan kebakaran jenggot,"katanya di Bandung, Senin (14/3). Menurut Pieter, pulau-pulau yang berpotensi itu adalah ; Rondo di Sabang, Berhala dan Nipah di Selat Malaka, Sekatung di Kepulauan Natuna, Marore, Miangas, Beras di Papua, serta Pasir di selatan Nusa Tenggara Timur. Indonesia harus siap untuk menghadapi konflik tersebutjika muncul klaim dari negara tetangga. Kasus yang paling dekat akan menjadi permasalahanberikut, menurut Pieter, setelah konflik Pulau Ambalat adalah Pulau Nipah. Potensi konflik perbatasan di pulau itu dengan Singapura yang punya kepentingan di Pulau Nipah. Potensi konflik yang ada berkaitan dengan perubahan garis pantai di Singapura. "Kita belum mengaturmasalah itu,"katanya. Selain itu, Pulau Sekatung diKepulauan Natuna, potensi konfliknya tinggal tungguklaim dari Vietnam. Selain masalah perbatasan laut, Indonesia jugamenyimpan masalah perbatasan darat dengan Malaysia.Menurut Pieter, patok-patok perbatasan antaraIndonesia dan Malaysia di Pulau Kalimantan banyak yangberubah tempatnya. Sedikitnya terdapat 13 titik patokperbatasan yang bermasalah. Permasalahan ini, katanya,sedang dibahas melalui Joint Border CommitteeMalaysia-Indonesia. Untuk menghadapi masalah perbatasan ini, menurutPieter, pemerintah harus segera menatanya agartidak menjadi bom waktu di belakang hari. Penataan itutinggal menunggu political will dari pemerintah.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 Tentang Penataan Kawasan Nasional belum sepenuhnya diaplikasikan melalui peraturan pemerintah. "Departemen Pertahanan, sudah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Ruang Wilayah Pertahanan sebagai konsep awal,"katanya. Dalam rancangan itu, tujuannya untuk menata kondisi wilaah pertahanan yang khsuusnya berada di pulau-pulau terluar wilayah Republik Indonesia. Satu-satunya jalan yang ada untuk mengawasi perbatasan terluar itu melalui penggelaran kekuatan seperti diatur dalam Undang-Undang TNI No 34/2004, di dalamnya disebutkan gelar kekuatan diprioritaskan untuk daerah-daerah perbatasan, rawan konflik, dan pulau pulau terpencil. Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan, menurut Pieter harus diakui secara de facto, pulau itu telah didudukioleh Malaysia dengan dalih mengadakan penelitiankonservasi Penyu. Kendati demikian, pihaknya optimishal serupa tidak akan terjadi dengan Pulau Ambalatjika harus dibawa ke Mahkamah Internasional. "Padatahun 1960-an kita sudah pernah memberikan konsesiminyak di daerah itu,"katanya. Ahmad Fikri dan M.Iqbal el Hidayat