Kampanye Pengawasan Anggaran Sekolah Digelar  

Reporter

Editor

Raihul Fadjri

Senin, 19 Mei 2014 18:21 WIB

Antrean panjang para pelajar SMA 1 Semarang saat digelar Pemilihan Ketua OSIS SMA 1 Semarang, Rabu (13/11). TEMPO/Budi Purwanto

TEMPO.CO, Semarang - Untuk mengawasi anggaran di sekolah, Transparency International Indonesia (TII) dan Pattiro Semarang meluncurkan program Cek Sekolahku. Program pengawasan pendidikan di sekolah ini dilakukan orang tua siswa, siswa, dan masyarakat.

“Kami ingin meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, siswa, orang tua, dan guru untuk berperan aktif dalam pengawasan proses-proses pendidikan, sehingga tercipta sekolah yang transparan dan akuntabel,” kata Sekretaris Jenderal TII Dadang Trisasongko dalam acara peluncuran program tersebut di Semarang, Senin, 19 Mei 2014.

Cek Sekolahku juga hadir dalam bentuk portal online yang bisa diakses di: http://www.ceksekolahku.or.id. Portal ini dilengkapi dengan kanal pengaduan masyarakat melalui pesan pendek (SMS), form online, dan surat elektronik. Dadang mengatakan program ini mengapresiasi keterbukaan informasi anggaran sekolah yang sudah dilakukan Kementerian Pendidikan dan Dinas Pendidikan di daerah.

Untuk tahap awal, Cek Sekolahku baru diterapkan di lima sekolah negeri di Kota Semarang, yakni SMAN 1 Semarang, SMAN 12, SMKN 5, SMPN 41, dan SMPN 6.

TII menyatakan anggaran pendidikan di Indonesia sangat besar. Selain rehabilitasi sekolah, pemerintah juga memberikan Bantuan Operasional Sekolah untuk mendukung program wajib belajar sembilan tahun. “Dua program ini berhasil menurunkan angka putus sekolah dan angka buta huruf,” kata Dadang.

Dalam rezim desentralisasi, anggaran pendidikan langsung dikucurkan ke sekolah dalam bentuk dana Bantuan Operasional Sekolah dan dari APBD provinsi dan kota/kabupaten. Dana tersebut dikucurkan melalui program sekolah gratis dan bebas subsidi atau sejenisnya serta. Selain itu, ada juga dana alokasi khusus dan dana infrastruktur daerah. Namun, kata Dadang, hingga kini masih marak pungutan liar yang dilakukan pihak sekolah kepada orang tua murid. Sedangkan komite sekolah sebagai bentuk peran warga sekolah dalam mengawasi proses pendidikan di sekolah tak berfungsi optimal. Untuk itu, rencana kerja, anggaran sekolah, dan laporan pertanggungjawaban harus dibuka kepada masyarakat. “Sebab, potensi penyalahgunaan anggaran di sektor pendidikan juga masih besar,” ujarnya.

Modusnya adalah mengambil dana pendidikan untuk kembali kepada elite-elite penyusun anggaran dan pejabat terkait dengan menggunakan aparatur sekolah, pejabat pendidikan setempat, serta pengusaha rekanan sebagai operator dan kolaborator.

Direktur Eksekutif Pattiro Semarang Dini Inayati mengatakan fungsi kontrol anggaran sekolah saat ini kurang efektif karena hanya bertumpu pada pengawasan internal, sedangkan pengawasan masyarakat masih sangat minim. “Untuk itu, diperlukan partisipasi masyarakat mengawasi angaran pendidikan,” kata Dini.

ROFIUDDIN

Berita Terpopuler:
Jadi Cawapres, Ini Daftar Kebijakan Kontroversi JK
Polisi Cari Petinggi Artha Graha yang Hilang
Pasar Harapkan Cawapres Jokowi dari Militer
Pelajar di Australia Khawatirkan Program Purifikasi Prabowo

Berita terkait

Alasan Novel Baswedan Sebut Ketua KPK Firli Bahuri sebagai Penjahat Besar

25 November 2023

Alasan Novel Baswedan Sebut Ketua KPK Firli Bahuri sebagai Penjahat Besar

Eks penyidik senior KPK Novel Baswedan mengatakan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai penjahat besar. Ini alasannya.

Baca Selengkapnya

Cegah Korupsi di Pelabuhan, Pelindo Gandeng Ombudsman dan TII

19 Agustus 2023

Cegah Korupsi di Pelabuhan, Pelindo Gandeng Ombudsman dan TII

Nota kesepahaman dengan Ombudsman untuk memperbaiki kualitas pelayanan Pelindo. BUMN ini juga sebelumnya telah menggandeng TII.

Baca Selengkapnya

Jokowi Panggil Pimpinan Lembaga Penegak Hukum Bahas IPK Anjlok, Mahfud Sebut Segera Ada Langkah-langkah

6 Februari 2023

Jokowi Panggil Pimpinan Lembaga Penegak Hukum Bahas IPK Anjlok, Mahfud Sebut Segera Ada Langkah-langkah

Presiden Jokowi siang ini memanggil sejumlah pimpinan lembaga penegak hukum untuk membahas anjloknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

Baca Selengkapnya

Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

4 Februari 2023

Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

Jebloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 disebut karena lemahnya penegakan hukum.

Baca Selengkapnya

Johanis Tanak Jadi Pimpinan KPK, Impunitas Terhadap Koruptor Dikhawatirkan Semakin Menjadi

29 September 2022

Johanis Tanak Jadi Pimpinan KPK, Impunitas Terhadap Koruptor Dikhawatirkan Semakin Menjadi

Terpilihnya Johanis Tanak sebagai penggati Lili Pintauli Siregar dikhawatirkan membuat impunitas terhadap koruptor semakin menjadi.

Baca Selengkapnya

Penyelenggara Pesta di Depok Mengaku Ingin Rayakan Ulang Tahun

8 Juni 2022

Penyelenggara Pesta di Depok Mengaku Ingin Rayakan Ulang Tahun

Penjaga rumah menyebut peserta pesta di Perumahan Pesona Depok Estate 2, yang disebut sebagai pesta bikini, merupakan mahasiswa dan pelajar

Baca Selengkapnya

Harga Tiket Pesta Bikini di Depok Mencapai Rp 8 Juta

8 Juni 2022

Harga Tiket Pesta Bikini di Depok Mencapai Rp 8 Juta

Harga tiket untuk mengikuti pesta bikini di Perumahan Pesona Khayangan, Kota Depok, bisa mencapai lebih dari Rp8 juta per orang.

Baca Selengkapnya

Penggerebekan Party di Depok, Kasat Reskrim: Bukan Pesta Bikini, Hanya Joget

6 Juni 2022

Penggerebekan Party di Depok, Kasat Reskrim: Bukan Pesta Bikini, Hanya Joget

Polres Metro Depok buka suara soal penggerebekan pesta bikini di sebuah perumahan.

Baca Selengkapnya

Polda Metro Jaya Gerebek Pesta Bikini di Depok, Peserta Hampir 200 Orang

6 Juni 2022

Polda Metro Jaya Gerebek Pesta Bikini di Depok, Peserta Hampir 200 Orang

Polisi meminta keterangan penyelenggara pesta bikini di Depok karena mengadakan pesta di perumahan dengan jumlah massa banyak tanpa izin.

Baca Selengkapnya

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Peringkat 96 dari 180 Negara

25 Januari 2022

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Peringkat 96 dari 180 Negara

Wawan Suyatmiko, mengatakan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berhasil memperoleh skor 38 di mana nilai tersebut meningkat satu poin dari tahun lalu.

Baca Selengkapnya