Peluang JK Tak Jelas, PPP Batal Dukung Jokowi

Reporter

Senin, 12 Mei 2014 10:58 WIB

Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (kedua kiri) didampingi Waketum Suharso Manoarfa (kiri), Lukman Hakim Syaifuddin (tengah), Sekjen Romahurmuziy (kanan) dan Ketua Majelis Syariah Nur Muhammad Iskandar (kedua kanan) membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP di Jakarta, Sabtu (10/5). ANTARA/Prasetyo Utomo

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membatalkan niat berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai pemenang pemilihan legislatif, karena PDIP tak segera memastikan Jusuf Kalla sebagai pendamping calon presiden Joko Widodo.

"Sebenarnya alasannya sama kuatnya untuk ke Jokowi. Tapi kemudian konstituen di bawah meminta hal itu (dukungan ke Prabowo)," kata Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa saat dihubungi Tempo, Senin, 12 Mei 2014. (Baca:PDIP Yakin Bisa Gandeng PKB dan PPP)

Menurut Suharso, dukungan ke Prabowo Subianto, calon presiden dari Partai Gerindra, mengalir setelah sebagian besar konstituen PPP yang mendukung Jusuf Kalla tak mendapat kepastian dari Jokowi. "Ya, konstituen banyak yang meminta Pak Jusuf Kalla Karena beliau memrepresentasikan umat Islam. Beliau juga mustasyar-nya (penasehat) NU. Beliau juga diterima di golongan Muhammadiyah, ICMI, HMI, dan Ketua Dewan Masjid Indonesia," katanya

Jokowi sebelumnya memang diberitakan masih belum menentukan pilihan apakah akan memilih Jusuf Kalla atau Abraham Samad, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai wakilnya.

Di sisi lain, tawaran Prabowo lebih menjanjikan bagi PPP, yakni dengan munculnya Hatta Rajasa sebagai calon pendamping Prabowo. "Setidaknya PAN dinilai partai yang berbasis konstituen Islam," ujarnya. PPP berharap penuh Prabowo akan maju denga Hatta tak berubah lagi sampai pendaftaran nanti.

Sebelumnya, hasil rapat pimpinan nasional PPP menyatakan resmi mendukung calon presiden Prabowo. Ketua Umum PPP Suryadharma Ali menyatakan keputusan ini berdasarkan hasil aklamasi dalam rapat pada Senin, 12 Mei 2014.

FEBRIANA FIRDAUS


Terpopuler:
Cina Berencana Bangun Jalur Kereta Bawah Air ke AS
Ikuti Crimea, Dua Wilayah Ukraina Gelar Referendum
Demi Anak, Orang Tua Nekat ke Markas Boko Haram






Advertising
Advertising

Berita terkait

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

1 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

4 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

5 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

6 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

6 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

11 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

11 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

12 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

12 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

20 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya