TEMPO Interaktif, Yogyakarta:Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) Universitas Gadjah Mada, Lambang Tiyono menyatakan, tentara Indonesia dan Malaysia tidak mungkin saling kontak senjata meski keduanya sudah saling berhadapan memperebutkan Pulau Ambalat. Kontak senjata, tidak akan menyelesaikan masalah bahkan sebaliknya persoalan semakin rumit,"katanya. Menurut Lambang, adu ketegangan seperti itu sudah biasa. Di banyak negara sering terjadi. Tapi untuk terjadi sebuah perang tidaklah gampang. "Selain perintah perang harus datang langsung dari presiden, pihak ketiga tentu juga tidak mau terjadi peperangan. Pihak ketiga tentu akan terlibat dalam masalah ini," kata Lambang Triyono, kepada Tempo, Minggu (6/3).Tentang pulau Ambalat, baik Indonesia maupun Malaysia saling mengklaim bahwa masing-masing berhak atas pulau tersebut. Status pulau Ambalat, menurut Lambang, sampai sekarang memang tidak jelas. "Sengketa itu, adalah warisan kolonial Belanda dan Inggris yang tidak membuat kesepakatan begitu kolonialisme berakhir,"katanya.Langkah terbaik menyelesaikan itu, harus ada keterlibat pihak ketiga sebagai mediatornya. Malaysia dan Indonesia, bisa menunjuk negara lain atau organisasi internasional untuk menjadi penengah. Mediasi itu bisa dilakukan oleh organisasi regional, seperti Asean atau dunia internasional, jika tetap situasi tetap memanas, bisa dilakukan oleh dunia internasional. "Asean bisa mengambil peran. Tapi sayangnya Asean tidak cukup kuat. Maka dunia internasional yang akan turun tangan nantinya,"katanya.Agar bisa diterima sebagai wilayah RI, menurut Lambang pemerintah Indonesia harus pandai memainkan lobi dan diplomasi dengan bukti-bukti yang dipunyai. Bukan hanya Ambalat saja yang harus segera diselesaikan, tetapi pulau-pulau bermasalah lain juga harus segera dituntaskan sebab kasus itu bisa menjadi bara dalam sekam.Sebagai delegasi PSKP UGM yang akan mengikuti Pertemuan Masyarakat Sipil Asean di Manila 7-10 Maret 2005 ini, Lambang menyatakan akan membawa kasus Ambalat dalam forum tersebut. Masyarakat sipil, harus menjadi kekuatan penekan agar kekerasan senjata termasuk perang, tidak bisa ditolerir karena rakyat sipil juga yang bakal menjadi korban. Dalam pertemuan Masyarakat Sipil Asean, bahasan utamanya adalah menyikapi kekerasan senjata yang semakin marak. Masyarakat sipil, sangat tidak berdaya jika dihadapkan pada kekerasan senjata. Sehingga, setiap ancaman senjata harus ditolak. "Saya sangat tidak setuju kalau ketegangan tentang pulau Ambalat dikaitkan dengan kebijakan pemerintah Malaysia soal TKI yang ditangkapi,"kata Lambang. Apalagi jika ada elit politik yang memanfaatkan ketegangan itu dengan membentuk semacam Posko Ganyang Malaysia. "Itu jelas sangat kekanakan. Jangan karena kita tidak bisa mengurus TKI kemudian mencari masalah lain,"kata Lambang. Syaiful Amin