TEMPO.CO, Denpasar - Sekitar 150 lembaga swadaya msyarakat di Asia Pasifik bakal berkumpul di Bali untuk menyongsong perhelatan Open Goverment Partnership (OGP). Mereka berencana membuat deklarasi agar forum OGP tidak sekadar menjadi ajang pencitraan dengan memanfaatkan isu keterbukaan.
"Sebagai chairman, Indonesia harus lebih serius mengimplementasikan prinsip-prinsip pemerintahan terbuka untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan," kata Direktur Eksekutif MediaLink Ahmad Faisol dalam konferensi pers di Denpasar, Sabtu, 3 Mei 2014. Acara itu juga menghadirkan perwakilan dari Transparency International Indonesia (TII), INFID, Sloka Institute, dan Yayasan TIFA. (Baca : Indonesia Pimpin Aliansi Pemerintahan Terbuka)
Ia menyatakan tiga tahun keikutsertaan Indonesia dalam OGP belum secara signifikan mendorong terciptanya tata pemerintahan terbuka di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan UU Nomor 25 Tahun 2008 tentang pelayanan publik. "Padahal kedua undang-undang tersebut merupakan kerangka hukum yang dimiliki Indonesia untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka," ujarnya.
Direktur Program TII Ilham Saenong menyatakan insiatif dalam OGP memiliki nilai strategis untuk mempercepat terciptanya tata kelola pemerintahan baik di Indonesia. "Implementasi pemerintahan terbuka, transparan akan meminimalkan persoalan korupsi yang menggerogoti dana pembangunan," katanya.
Hamong Santono dari International NGO Forum Indonesian Development (INFID) menyoroti pentingnya gerakan OGP dalam proses pembahasan agenda pembangunan global pasca-2015, yang saat ini dibahas di forum PBB. "Indonesia dapat memanfaatkan posisi sebagai chairman inisiatif yang beranggotakan 60-an negara ini untuk menginisiasi masuknya isu transparansi dan partisipasi dalam berbagai agenda global," ujarnya.
Pertemuan LSM yang disebut sebagai CSO Day akan dilangsungkan pada Ahad, 4 Mei 2014, di Nusa Dua. Tiga agenda penting menjadi fokus pertemuan, yakni promosi dan perlindungan hak sipil dalam masyarakat, penyiapan advokasi isu pemerintahan yang terbuka sebagai tujuan dan target post-MDGs 2015, serta penyiapan mekanisme baru dalam menerapkan transparansi dan partisipasi.
Hasilnya akan diserahkan kepada forum OGP melalui perwakilan OGP di steering committee dan diperjuangkan oleh perwakilan LSM yang menjadi peserta resmi. "Tentu kami sampaikan pula kepada masyarakat luas memlalui media massa," kata Faisol. OGP sendiri akan berlangsung pada 6-7 Mei mendatang di Nusa Dua dan akan dibuka oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. (Baca : PM Abbott Absen di Konferensi Open Government Bali)
ROFIQI HASAN
Topik terhangat
Hadi Poernomo | Pelecehan Siswa JIS | Kisruh PPP | Jokowi | Prabowo
Berita terpopuler
Jokowi Nyapres, Ahok: Kacau-Balau Jakarta Ini
35 Juta Pound, Diego Costa Resmi ke Chelsea
Putuskan Soal Century, Sri Mulyani Pakai Insting
Berita terkait
Luhut Soroti LSM, Apa Saja Tahapan Mendirikan Lembaga Swadaya Masyarakat?
21 Juni 2023
Bagaimana tahapan mendirikan LSM? Luhut berencana mengaudit LSM di Indonesia, mengapa?
Baca SelengkapnyaCuriga Sumber Dana, Luhut Niat Audit Seluruh LSM di Indonesia, Bagaimana Syarat Mendirikan NGO?
21 Juni 2023
Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan berencana mengaudit seluruh LSM atau NGO di Indonesia. Bagaimana syarat mendirikan LSM?
Baca SelengkapnyaTunggu Naskah Akademis RUU Daerah Khusus Jakarta, Politikus NasDem: Apa Sih 12 Kewenangan Itu
11 Mei 2023
Wibi Andrino mengatakan akan menunggu naskah akademis RUU tentang Pemerintah Provisi Daerah Khusus Jakarta.
Baca SelengkapnyaKetua LSM Ditangkap Karena Diduga Memeras Polisi Hingga Rp 2,5 Miliar
22 November 2021
Polres Metro Jakarta Pusat menangkap pimpinan LSM Tameng Perjuangan Rakyat Antikorupsi yang diduga memeras polisi hingga Rp 2,5 miliar
Baca SelengkapnyaOperasional 54 LSM di Uganda Dihentikan Sementara
21 Agustus 2021
Uganda memutuskan membekukan sementara operasional 54 LSM yang dinilai tidak mematuhi aturan.
Baca SelengkapnyaAde Yasin Soal Kades di Bogor Diperas: Laporkan LSM Tak Jelas ke Polisi
17 Juni 2021
Bupati Bogor Ade Yasin menginstruksikan ke kepala desa untuk tidak takut menghadapi LSM dengan identitas yang tidak jelas, termasuk wartawan bodrek.
Baca SelengkapnyaKementerian PANRB Semakin Memperkuat Peran LAPOR!
24 September 2019
Kementerian PANRB semakin memperkuat aplikasi LAPOR! dengan menggandeng LSM USAID CEGAH dan B-Trust. Ukuran kinerja kementerian/lembaga dan pemerintah daerah adalah tindak lanjut pengaduan.
Baca SelengkapnyaGabungan LSM Desak Pertamina Buka Data Kebocoran Sumur YYA-1
18 September 2019
Gabungan LSM mendesak Pertamina membuka data lengkap atas kebocoran di sumur YYA- 1 hingga menyebabkan tumpahan minyak di perairan Karawang, Jawa Barat.
Baca SelengkapnyaPengungsi Gempa Palu Butuh 18 ribu Tenda untuk 70 ribuan Orang
17 Oktober 2018
Saat ini sudah terkumpul 5 ribu tenda dan Palang Merah Indonesia menyiapkan 1.300 tenda untuk pengungsi gempa Palu.
Baca SelengkapnyaAnggota LSM Pemeras Agen Elpiji Ditangkap Polisi Bekasi
27 November 2017
Kepala Polsek Bantargebang, Komisaris Siswo, mengatakan, kepolisian baru meringkus AK, 38 tahun, yang mengaku sebagai anggota LSM.
Baca Selengkapnya