Sri Mulyani Tak Ingin Krisis 1998 Terulang

Reporter

Jumat, 2 Mei 2014 22:30 WIB

Mantan Menteri Kuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) menuju ruang sidang ketika akan bersaksi dalam persidangan kasus Bank Century dengan terdakwa Budi Mulya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (2/5). Kebijakan FPJP disebut merugikan keuangan negara Rp 689,39 miliar. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Sri Mulyani, mantan Menteri Keuangan yang kini menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia takut krisis ekonomi 1997-1998 terulang bila Bank Century tidak diselamatkan. Dia beralasan, perbandingan kondisi saat itu dengan krisis 1997-1998 sangat relevan karena dua hal.

"Dipicu kepanikan masyarakat akibat jatuhnya bank di Indonesia. Pada saat itu ada 30 bank-bank kecil yang bermasalah," katanya ketika bersaksi untuk terdakwa mantan Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat, 2 Mei 2014. Saat itu, ujar Sri Mulyani, masyarakat tidak bisa membedakan bank yang aman dengan yang bermasalah sehingga di Bank Central Asia (BCA) terjadi rush. (Baca: Bailout 6,7 T, Sri Mulyani: Saya Bisa Mati Berdiri)

Menurut Sri Mulyani, kondisi itu bisa dianalogikan dengan kondisi pada 2008. Penutupan Century akan berimbas bagi 18+5 bank yang kondisinya sama. Ancamannya berasal dari tekanan yang mengurangi rasa aman nasabah indonesia dari sistem ekonomi global.

"Maka tidak akan ada yang berani gambling," katanya. Pada Bank Century ini terdapat sekitar 65 ribu rekening yang dananya di bawah Rp 2 miliar dan 574 akun yang memiliki tabungan di atas Rp 2 miliar.

Dia tidak ingin krisis 1997-1998 terulang. Krisis itu menghabiskan 60 persen dari gross domestic product untuk memperbaiki sektor keuangan yang rusak. "Kalau posisi sekarang, dibutuhkan Rp 300 triliun untuk membenarkan sistem keuangan yang rusak," ujar mantan Ketua Stabilitas Sistem Keuangan itu. (Baca:Sri Mulyani Selamatkan Century Demi Manfaat)

Sesuai dengan aturan International Monetary Fund, menurut dia, bank dengan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) di bawah minus 24 persen harus ditutup. "Maka ada salah satu bank yang di dalam border harus ditutup atau diselamatkan. Penilaiannya harus dibandingkan manfaat dan mundaratnya," ujar Sri Mulyani.

Saat Century diputuskan berdampak sistemik, menurut laporan BI, posisi CAR Century per 31 Oktober 2008 minus 3,58 persen. Namun, beberapa hari kemudian, CAR Century diketahui turun drastis menjadi minus 35,95 persen. "Keadaan krisis, kami tidak ada kemewahan membedakan mana mudarat dan manfaat," ujarnya. (Baca: Sri Mulyani: Kualitas Data BI Sangat Mengecewakan)

Jaksa Ahmad Burhanudin lantas mencecar Sri Mulyani mengapa tidak menyelamatkan 18+5 bank yang kondisinya sama dengan Century. Sri Mulyani berdalih bank sentral saat itu hanya menyodorkan Century yang perlu ditengarai sebagai bank gagal berdampak sistemik.

LINDA TRIANITA

Terpopuler:


Begini Hukum Islam Versi Brunei
Pria Australia Mengaku Lihat Puing MH370 di Bali
Arkeolog Inggris Temukan Puing MH370 di Vietnam
Rekaman Mencekam dari Ponsel Korban Feri Sewol
Terapkan Hukum Syariah, Brunei Dikecam













Advertising
Advertising

Berita terkait

Viral Berbagai Kasus Denda Bea Masuk Barang Impor, Sri Mulyani Instruksikan Ini ke Bos Bea Cukai

2 jam lalu

Viral Berbagai Kasus Denda Bea Masuk Barang Impor, Sri Mulyani Instruksikan Ini ke Bos Bea Cukai

Sri Mulyani merespons soal berbagai kasus pengenaan denda bea masuk barang impor yang bernilai jumbo dan ramai diperbincangkan belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

1 hari lalu

Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

Wali Kota Medan Bobby Nasution boleh dibilang banjir penghargaan. Menantu Jokowi ini dapat penghargaan Satyalancana baru-baru ini.

Baca Selengkapnya

Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

1 hari lalu

Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

Pada perdagangan Kamis, kurs rupiah ditutup melemah pada level Rp 16.187 per dolar AS.

Baca Selengkapnya

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

1 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

1 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

1 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

1 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

1 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tensi geopolitik di Timur Tengah cenderung meningkat dan menjadi fokus perhatian para pemimpin dunia. Ia menegaskan kondisi ini mempengaruhi beberapa dampak ekonomi secara signifikan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

2 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya

Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025

2 hari lalu

Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025

TKN memastikan pembahasan program makan siang gratis untuk RAPBN 2025 sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya