TEMPO.CO, Jakarta: Konvensi penjaringan calon presiden dari Partai Demokrat memasuki babak akhir. Selama 4 jam 30 menit, bertempat di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Ahad, 27 April 2014, sebelas peserta ditantang memaparkan visi dan misi bila nanti terpilih jadi presiden.

Salah satu bahasan yang menarik perhatian hadirin konvensi adalah pertanyaan tentang program para capres dalam pemberantasan korupsi. "Ini adalah pertanyaan terakhir, pertanyaan pamungkas dari panelis," kata moderator debat, Hinca Panjaitan.

Pertanyaan panelis ini memang mendapat sambutan hangat dari peserta dan seluruh kader Demokrat yang hadir. Alasannya, tiga tahun terakhir partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono ini kerap menjadi perhatian publik karena pemberitaan tentang korupsi.

Sejumlah pengurus Demokrat dinyatakan terlibat dalam sejumlah kasus. Yang paling menghebohkan saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka.

Lalu, bagaimana jawaban para peserta atas komitmen pemberantasan korupsi itu? Berikut ini penjelasan mereka.

1. Anies Baswedan

Anis menilai pemberantasan korupsi dalam kurun sepuluh tahun terakhir sebagai prestasi. Namun, menurut dia, agar lebih efektif pemberantasan korupsi harus melalui pendekatan pencegahan dan pemberantasan. "Ini perlu diteggakkan untuk penyelenggara negara, penegak hukum, dan warga negara. "Untuk perbaikan penyelenggara negara bisa dimulai dengan memperbaiki sistem politik agar tak berbiaya tinggi.

2. Sinyo Harry Sarundajang

Pemberantasan korupsi, kata Sarundajang, bisa dimulai dengan menaikkan gaji PNS. Gaji minimal Rp 5 juta. Peningkatan kesejahteraan PNS ini akan mengurangi niat untuk korupsi. Sedangkan pencegahan dengan menggalangkan pendidikan antikorupsi mulai dari taman kanak-kanak. Sedangkan untuk menunjang kerja KPK, dia mengusulkan agar jumlah penyidik ditambah menjadi 500 orang.

3. Endriartono Sutarto

Endriatono sepakat siapapun yang melakukan korupsi harus bertanggung jawab dan siap dihukum berat. Sedangkan untuk pencegahan, dilakukan dengan memperkuat pengawasan internal. "Setiap institusi ada pengawas, hanya selama ini institusi ini tak berfungsi internal."

4. Dahlan Iskan

Menteri Badan Usaha Milik Negara ini menilai bahwa pemberantasan korupsi sebagai hal yang paling sulit. "Tapi harus diberantas." Dahlan mencontohkan korupsi di Hong Kong bisa diberantas dengan baik. Padahal dahulu Hong Kong terkenal paling korup di dunia. "Intinya komitmen. Saya percaya KPK juga bisa seperti KPK Hongkong."

5. Dino Patti Djalal

Berbeda dari peserta konvesi lain, mantan Duta Besar Amerika Serikat ini memilih tak menjawab pertanyaan panelis tentang pemberantasan korupsi. Dino malah menggunakan waktu untuk menyampaikan sikap atas pelaksanaan konvensi.

6. Marzuki Alie

Ketua DPR ini sepakat pemberantasan korupsi harus dilakukan hingga tuntas. Dia mengaku mendukung penguatan lembaga KPK agar lebih efektif. "Kelembagaan harus diperkuat." Sedangkan untuk pencegahan dia menyatakan pendidikan karakter sebagai kunci. "Harus mengedepankan keteladanan, menguatkan sikap jujur." Pencegahan juga bisa dilakukan dengan membentuk sistem pengawasan internal yang terintegrasi.

7. Gita Wirjawan

Gita menilai kelemahan KPK saat ini adalah kurangnya jumlah penyidik yaitu 1 berbading 45 ribu. Hal ini berbeda dengan di Hong Kong yang memiliki rasio penyidik dengan PNS 1 berbanding 200. Menurut Gita, dengan APBN yang besar negara bisa melakukan penguatan KPK dengan melakukan rekrutmen penyidik. "Kita punya ruang fiskal luar biasa. Gimana caranya meningkatkan penyidik karena secara fiskal itu memungkinkan minimal menjadi 1 berbading 1.000." Untuk pencegahan, Gita mengkampanyekan agar mengedukasi masyarakat tentang budaya malu korupsi. "Pendidikan kita harus mendidik setiap anak malu melakukan hal yang tak baik.”

8. Pramono Edhie Wibowo

Menurut Pramono, kunci menghapus korupsi adalah transparansi. Kedua, dengan mengoptimalkan kerja pengawas internal.

9. Ali Masykur Musa

Pemberantasan korupsi, kata Ali, harus didorong dengan reformasi birokrasi. Menurut dia korupsi tak bisa dicegah hanya dengan mengandalkan KPK. "Yang terpenting itu adalah internal audit."

10. Hayono Isman

Hayono Isman mengatakan Demokrat adalah satu-satunnya partai yang membiarkan proses hukum berjalan tanpa partai bulu. Namun, dia mengakui selama ini banyak kader yang tersandung korupsi. Hayono mengatakan untuk menghapus korupsi haruslah dengan memperbaiki rekrutmen kader oleh setiap partai politik. Dia menyebutkan pembenahan institusi partai sebagai keharusan. “Karena partai politik menentukan KPK, duta besar, dan jabatan lain. Kewenangan parpol sangat luar biasa dalam demokrasi, maka partai politik harus menjadi wahana mencegah korupsi."

11. Irman Gusman

Ketua Dewan Perwakilan Daerah ini menyarankan agar segera dilakukan reformasi di bidang hukum. Kejaksaan dan kepolisian, kata Irman, harus mengambil peran besar dalam pemberanntasan korupsi.

IRA GUSLINA SUFA

Berita lain:
Buron, Eks Bupati Semarang Menyamar Jadi Ustadz
Polisi : Ada Tujuh Kasus Kekerasan Seksual di JIS
Tersangka Kasus JIS Bunuh Diri di Toilet Polda
Dipegang Giggs, MU Langsung Bekuk Norwich 4-0
Kenny Dalglish Sebut Mou Cari Alasan Tutupi Malu
Dari Mana Tersangka Kasus JIS Dapat Cairan Pembunuh?