Rapat pleno ini menghasilkan fatwa agar DPP PPP melakukan islah atau rekonsiliasi dengan pihak Suryadharma Ali dan Romahurmuziy yang berbeda pendapat mengenai dukungan kepada kandidat capres dalam Pemilu 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Bogor - Kesepakatan rujuk antara kubu Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali (SDA) dan Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy tidak menyurutkan rencana mayoritas fungsionaris partai Ka'bah untuk mendorong muktamar dipercepat.
Kehadiran SDA dalam Musyawarah Kerja Nasional III PPP di Hotel Seruni, Cisarua, Puncak, Bogor, pada Kamis, 24 April 2014, belum meredakan ketegangan sebagian petinggi partai. Ketua PPP Jawa Barat Racmat Yasin mengatakan islah tidak membuat usulan muktamar dipercepat berhenti. (Baca: Dipecat, Suryadharma Konsultasi ke Maimun Zubair)
Agenda mukernas, kata dia, selain memformalkan kesepakatan islah, juga akan menentukan arah koalisi dalam pemilihan presiden. "Islah menjadi ketetapan mukernas," kata Rachmat, yang juga Bupati Bogor, di sela-sela mukernas.
Dalam mukernas, Rachmat menceritakan, akan diputuskan beberapa ketetapan, di antaranya menganulir penghentian sementara SDA dari jabatan ketua umum, sekretaris DPP, wakil ketua umum, empat ketua DPW, dan satu sekretaris DPW.
Selain itu, mengembalikan jabatan ketua umum kepada SDA, yang diberhentikan sementara dalam forum rapimnas di Jakarta. "Dengan islah, semua kembali ke titik nol. Tidak ada pemecatan dan dukung-mendukung capres," Rachmat menegaskan. "Penetapan capres melalui rapimnas setelah mukernas." (Baca: Suryadharma Ali Dilengserkan dari Ketua Umum PPP).
Ketua Pemuda Muslim Indonesia Dawak Faturachman membenarkan percepatan muktamar merupakan salah satu agenda penting yang diputuskan dalam mukernas. Keinginan menggelar suksesi kepemimpinan di PPP mengalir deras di kalangan peserta mukernas. "Agenda itu (muktamar dipercepat) tetap berjalan."
