Kasus BCA, Dahlan: Ulang Tahun Kok Jadi Tersangka

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Rabu, 23 April 2014 03:03 WIB

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO , Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menyatakan prihatin atas keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menetapkan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo sebagai tersangka pada hari ulang tahun.

Hal ini didasarkan pada pengalaman Hadi yang juga pernah dipecat saat berulang tahun. "Jangan saya yang beri komentar. Saya hanya ingat saja, aduh ulang tahun kok dijadikan tersangka," kata Dahlan di Istana Negara, Selasa, 22 April 2014. (Baca: Hadi Poernomo Tersangka, BCA Bakal Buka Mulut)

Hadi menjadi tersangka pada 21 April 2014, tepat pada hari pensiunnya sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan sekaligus ulang tahunnya ke-67. Penyidik KPK menuding Hadi menyalahgunakan wewenang saat menjabat Direktur Jenderal Pajak periode 2002-2004. (Baca: Harta Hadi Poernomo, dari Bekasi hingga California)

Dahlan menyatakan, beberapa tahun lalu, Hadi juga pernah dipecat saat berulang tahun. Peristiwa ini terjadi saat Menteri Keuangan Sri Mulyani merombak susunan beberapa direktur jenderal, salah satunya Hadi yang menjabat Dirjen Pajak.

Posisi Hadi sebagai Dirjen Pajak tak tergeser selama tiga presiden, yaitu Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan kabinet pertama Susilo Bambang Yudhoyono. Ia juga tak pernah digeser selama kepemimpinan empat Menteri Keuangan, yakni Prijadi, Rizal Ramli, Boediono, dan Jusuf Anwar.

Ketika menjabat Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengganti posisi Hadi dengan Darmin Nasution. Pencopotan ini menyebabkan Hadi tak menjabat posisi apa pun hingga pendaftarannya dalam seleksi anggota BPK di DPR pada 2009. (Baca pula: Analis: Kasus Hadi Poernomo Ancam Saham BCA)

FRANSISCO ROSARIANS

Berita terkait

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

13 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

43 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

46 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

54 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

Sederet Tersangka Kasus Korupsi Lolos Setelah Praperadilan Termasuk Budi Gunawan, Terbaru Eddy Hiariej

1 Februari 2024

Sederet Tersangka Kasus Korupsi Lolos Setelah Praperadilan Termasuk Budi Gunawan, Terbaru Eddy Hiariej

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadila eks Wamenkumham Eddy Hiariej atas penetapannya sebagai tersangka

Baca Selengkapnya

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP

Baca Selengkapnya

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

29 November 2023

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

Kemenkeu akan segera menerapkan kebijakan NIK jadi NPWP secara penuh pada pertengahan 2024. Berikut cara cek NIK yang sudah tertintegrasi dengan NPWP.

Baca Selengkapnya

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

8 November 2023

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

Memadankan NIK-NPWP dilakukan paling lambat Desember 2023. Begini caranya.

Baca Selengkapnya

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

27 Oktober 2023

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

DJP memastikan bahwa kerahasiaan data yang berkaitan dengan wajib pajak akan terjaga saat skema prepopulated diterapkan.

Baca Selengkapnya