Tuntut Tunjangan Naik, Panitera PN Medan Mogok  

Reporter

Rabu, 16 April 2014 14:22 WIB

Ilustrasi. TEMPO/ Ali Said

TEMPO.CO, Medan - Puluhan panitera di Pengadilan Negeri (PN) Medan mogok bersidang sepanjang hari ini, Rabu, 16 April 2014. Panitera menuntut Mahkamah Agung merevisi tunjangan jabatan panitera yang sejak 2010 lalu tidak pernah diperbarui.




Panitera beralasan, beban kerja dan tanggung jawab panitera dan hakim sama beratnya dalam menangani satu perkara selama persidangan. Namun, pendapatan panitera dan hakim berbeda jauh. "Panitera bertanggung jawab dan harus hadir dalam sidang dan ikut menandatangani putusan sidang," kata Abdul Rahman, Ketua Ikatan Panitera Sekretaris Pengadilan Indonesia (IPASI), kepada Tempo, Rabu, 16 April 2014.




Rahman memaparkan, tunjangan panitera Rp 375 ribu per bulan di luar gaji. Adapun hakim mendapat Rp 20 juta per bulan, terdiri atas gaji dan tunjangan. "Sangat tidak adil jika kesejahteraan panitera tidak mendapat perhatian MA, padahal panitera bagian terpenting dari persidangan," ujar Rahman yang juga juru sita PN Medan.




Akibat mogoknya panitera, jadwal sidang menjadi terganggu. Ratusan pengacara dan warga yang akan menghadiri persidangan terpaksa menunggu di halaman gedung PN Medan. "Akibat mogok sidang ini, jadwal sidang anak saya jadi batal," kata Sri Lestari, ibu salah satu terdakwa kasus kriminal.




Pantauan Tempo, hingga Rabu siang sekitar pukul 13.00 WIB, suasana di gedung PN Medan tidak seramai hari biasa. Para panitera yang seharusnya berada di dalam ruangan persidangan pada jam kerja hanya berdiam diri di ruangan kerja masing-masing. Menurut Rahman, aksi mogok sidang akan dilakukan sampai besok. "Saat ini, tim perumus aksi mogok sidang panitera sedang berembuk dan akan meneruskan butir-butir tuntutan panitera ke MA petang ini. Jika MA mengabulkan tuntutan kami, besok seluruh panitera akan kembali bekerja dengan normal," tutur Rahman.

SAHAT SIMATUPANG




Advertising
Advertising

Berita lain:
Soal Century, Ini Jawaban Sri Mulyani di Pansus
Kisruh Soal Ujian Nasional, Jokowi: Saya Dijebak
Jakarta Raih Peringkat Pertama Kota di Negara Berkembang
Koalisi PDIP-NasDem, Pasar Bereaksi Positif

Berita terkait

Siap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024

13 jam lalu

Siap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024

Kemenpan RB menyiapkan jumlah formasi yang cukup besar bagi kejaksaan agung dan MA untuk formasi rekrutmen CPNS pada tahun ini.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

Pimpinan Mahkamah Agung Diduga Ditraktir Pengacara, Komisi Yudisial Terjunkan Tim Investigasi

2 hari lalu

Pimpinan Mahkamah Agung Diduga Ditraktir Pengacara, Komisi Yudisial Terjunkan Tim Investigasi

Komisi Yudisial masih memverifikasi laporan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan Mahkamah Agung

Baca Selengkapnya

Australia dan Indonesia Dukung Perempuan dalam Peradilan

3 hari lalu

Australia dan Indonesia Dukung Perempuan dalam Peradilan

Mahkamah Agung Indonesia saat ini memiliki representasi perempuan tertinggi di antara lembaga penegak hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Makna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK

8 hari lalu

Makna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK

Putusan MK dengan 3 hakim MK opsi dissenting opinion merupakan final and binding dalam aturan konstitusi. Apa artinya?

Baca Selengkapnya

Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan

8 hari lalu

Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan

Tim advokasi akan menunggu pemberitahuan resmi dari MA untuk mengeluarkan dua petani Desa Pakel yang permohonan kasasinya dikabulkan.

Baca Selengkapnya

KPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan

9 hari lalu

KPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan

KPK melimpahkan berkas perkara Hakim Agung Gazalba Saleh yang terlibat dugaan gratifikasi dan TPPU ke Pengadilan Tipikor.

Baca Selengkapnya

Profil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

9 hari lalu

Profil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun minta KPU menunda penetapan prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2024. Ini Profilnya

Baca Selengkapnya

Hakim Agung Suharto Terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial

10 hari lalu

Hakim Agung Suharto Terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial

Hakim Agung Suharto terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial menggantikan Sunarto.

Baca Selengkapnya

KPK Eksekusi Bekas Hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin

15 hari lalu

KPK Eksekusi Bekas Hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin

KPK mengeksekusi bekas hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin, Bandung dalam perkara suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Baca Selengkapnya