TEMPO Interaktif, Cirebon:Sekitar 200 orang buruh galian C Argasunya, Kamis (24/2) sore, menyerang rumah Wali Kota Cirebon Subardi dan rumah Ketua DPRD Kota Cirebon Sunaryo. Mereka menyerbu rumah dinas wali kota di Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, sekitar pukul 16.00 WIB. Begitu sampai di depan di depan rumah itu, para buruh langsung menghancurkan pintu gerbang, pos penjagaan, serta kaca-kaca pintu dan jendela dengan linggis, cangkul, dan batu. Pada saat penyerangan, Wali Kota Subardi masih rapat bersama jajaran Muspida di Balai Kota. Dua orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja tidak berani melawan massa buruh dan lari menyelamatkan diri. Setelah merusak rumah wali kota, massa buruh yang dipimpin seorang pengusaha galian C bernama Fredy, menumpahkan empat truk pasir di tengah jalan. Mereka lalu menuju rumah pribadi Ketua DPRD Kota Cirebon Sunaryo di Perumahan Angkatan Darat Kali Tanjung. Di sana, massa buruh pun menghancurkan pagar rumah, pintu, jendela, dan garasi mobil. Saat penyerangan, yang ada di rumah hanya anak Sunaryo bernama Yuda, 20 tahun. Penyerangan itu membuat warga Perumahan Angkatan Darat keluar untuk menghalau buruh, hingga terjadi bentrok. Ratusan warga pun baku lempar batu dengan para buruh. Para buruh pun segera meninggalkan lokasi menuju Argsunya dengan truk. Puluhan pasukan Pengendali Massa dari Kepolisian Resort Kota Cirebon datang terlambat setelah rumah wali kota dan ketua dewan hancur. Komandan Detasemen Polisi Militer III/3 Siliwangi Letkol CPM Agus Zulkarnaen dan Kepala Polresta Cirebon Ajun Komisaris Besar Wisnu Sanjaya juga tampak ke lokasi kejadian untuk mengarahkan anak buahnya. Aksi buruh itu merupakan buntut dari rencana Wali Kota Cirebon menutup galian C di Argasunya. Kemarahan buruh itu kelanjutan dari aksi demo massa yang sama di Gedung DPRD Kota Cirebon, Kamis (24/2) siang. Mereka unjuk rasa untuk menagih janji Wali Kota Cirebon Subardi yang akan memberi lapangan pekerjaan baru bagi para buruh, jika lokasi galian C ditutup. Nyatanya, hingga kini, janji itu belum diwujudkan. Untuk menyampaikan aspirasinya, empat perwakilan buruh diterima anggota Komisi Pemerintahan DPRD setempat. “Kami setuju jika lokasi galian C Argasunya ditutup, tapi tolong dilakukan secara bertahap. Sebab, hingga kini, Wali Kota Cirebon belum membuka lapangan pekerjaan baru bagi kami seperti yang dijanjikan,” kata Hasanuddin, salah satu perwakilan buruh. Ia menyebut, saat ini, ratusan warga Argasunya menggantungkan hidupnya sebagai buruh galian C dilanda ketidakpastian. Pasalnya, penutupan lokasi pekerjaan mereka dilakukan secara mendadak oleh wali kota Cirebon. Ivansyah
Berita terkait
Profil Kota Ternate, Berdiri Sejak 27 April 1999 Sesuai UU Otonomi Daerah
6 hari lalu
Hari ini, 27 April 1999, adalah berdirinya Kota Ternate berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
Baca SelengkapnyaIstana Pastikan Jokowi Tak Hadiri Penyematan Satyalencana kepada Gibran hingga Bobby
9 hari lalu
Istana Kepresidenan memastikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak akan hadir dalam Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXVIII
Baca SelengkapnyaAnggota Baleg DPR Sebut Kawasan Aglomerasi Dukung Jakarta Tak 'Tenggelam', Apa Alasannya?
51 hari lalu
Mardani mengatakan kawasan aglomerasi yang diusulkan pemerintah dalam RUU DKJ jauh lebih lentur.
Baca SelengkapnyaTugas dan Wewenang Komeng Jika jadi Anggota DPD
16 Februari 2024
Perolehan suara Komeng melesat di pemilihan DPD. Apa saja tugas dan fungsinya jika terpilih?
Baca SelengkapnyaCerita Elisha Lumintang Sehari Menggantikan Bahlil Menjadi Menteri Investasi
12 September 2023
Cerita Elisha Lumintang, Putri Otonomi Indonesia, yang sehari menggantikan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi.
Baca SelengkapnyaRakornas Bapemperda 2023, Kemendagri Singgung Ada Pemerintah Daerah Bikin Perda Tinggal Copy Paste
6 Juli 2023
Ditjen Otda Kemendagri menyinggung masih ditemukannya pemerintah daerah yang membuat Perda dari menyalin daerah lain atau copy paste.
Baca SelengkapnyaAsal-usul Partai Darul Aceh, Partai yang Lahir Setelah Konflik GAM dan Pemerintah Indonesia Berakhir
6 Juni 2023
Partai Darul Aceh berasal dari Partai Daulat Aceh, wadah politik masyarakat Aceh yang dibuat setelah konflik GAM-Indonesia berakhir
Baca SelengkapnyaHari Otonomi Daerah, Tito Karnavian: Muncul Mutiara Terpendam, Misalkan Presiden Jokowi
29 April 2023
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan plus minus dari pelaksanaan Otonomi Daerah selama 27 tahun terakhir. Salah satu sisi positifnya adalah muncul mutiara-mutiara terpendam dari daerah, seperti Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaSekjen Kemendagri: Indonesia Paling Progresif Terapkan Politik Desentralisasi
31 Oktober 2022
Pembagian kekuasaan yang merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014 itu menjadi pembeda pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang berlandaskan pada kerangka NKRI.
Baca SelengkapnyaTerobosan Ditjen Otda, Ciptakan Sederet Aplikasi
28 Oktober 2022
Ditjen Otda Kemendagri menerapkan keluwesan, tapi tetap sesuai dengan peraturan perundangan-undangan
Baca Selengkapnya
