KPK: Status Rano Karno Tergantung Vonis Wawan  

Reporter

Sabtu, 5 April 2014 06:03 WIB

Wakil Gubernur Banten, Rano Karno berjalan keluar ruang tunggu usai menjalani proses pemeriksaan selama 12 jam di gedung KPK, Jakarta, (17/1). Rano Karno diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Akil Mochtar. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO , Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan status Wakil Gubernur Banten Rano Karno tergantung pada vonis hakim yang dijatuhkan untuk Chaeri Wardana alias Wawan, adik Gubernur Banten Atut Chosiyah. Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, pertimbangan majelis hakim dalam putusan itu bakal jadi pertimbangan penting bagi KPK untuk menentukan apakah Rano Karno bakal jadi tersangka atau tidak.

"Kalau proses pengadilan selesai, kami lihat pertimbangan hukumnya. Pertimbangannya akan menjelaskan sejauh mana orang itu secara faktual menurut hakim terlibat dan bisa dikualifikasikan sebagai pihak yang bisa didorong ke tahapan selanjutnya," kata Bambang Widjojanto di gedung KPK, Jumat, 4 April 2014.

Nasib Rano Karno kini jadi tanda tanya setelah Yayah Rodiah, kasir keluarga Atut, dalam persidangan mengungkapkan ada transfer duit Rp 1,2 miliar dari Wawan kepada lelaki yang tenar sebagai aktor film itu.

Bambang mengatakan KPK sudah tahu apa sebetulnya konteks pemberian duit untuk Rano tersebut. Namun, Bambang menolak mengungkapkannya. "Ini bukan konsumsi publik karena bisa membuka dan membangun alibi dari pihak yang diduga menjadi bagian dari kasus," tuturnya.

Menurut Bambang, KPK bakal terus mengkonfirmasi dan mengklarifikasi keterangan para saksi di pengadilan. Jika diperlukan, maka lembaga antirasuah tersebut dapat mengembangkan penyidikan baru.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan KPK telah memiliki bukti awal soal tudingan aliran dana tersebut. Namun, ia pun enggan buka-bukaan ihwal bukti itu. Busyro hanya berujar, "Nanti akan dikonfirmasi, walaupun dia (Rano) sudah membantah."

Dalam siaran persnya hari ini, Rano menepis tuduhan tersebut. "Tuduhan ini terasa sangat absurd, mengejutkan, sekaligus menyesatkan. Kebohongan dan fitnah tak boleh mendapat tempat dalam sebuah persidangan yang diniatkan untuk mencari dan mengungkap kebenaran," kata Rano. Rano meminta Yayah sebagai pihak yang mendalilkan adanya transfer dana itu untuk membuktikannya. Caranya, kata Rano, adalah dengan mengecek rekeningnya. "Saya dapat memastikan, bukti-bukti itu tidak akan pernah bisa ditemukan karena memang transfer itu, sekali lagi, tidak pernah ada," katanya.

BUNGA MANGGIASIH





Baca Berita Lain:
15 Caleg Terseksi Versi Living in Indonesia
Jokowi Mendatangi Rumah Iwan Fals di Depok
Jokowi: Kampung Deret Petogogan Mirip Apartemen
Satinah Tetap Diadili Walau Diyat Dilunasi

Berita terkait

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

6 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

7 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

12 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

15 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya