Jaksa Agung Tetap Teruskan Pemeriksaan Anggota DPR

Reporter

Editor

Jumat, 18 Februari 2005 13:35 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengatakan, pihaknya tetap meneruskan pemeriksaan terhadap anggota DPR dan DPRD yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. "Ia dong, kemarin saya sudah tegaskan disana (DPR) siapapun yang terlibat korupsi, baik anggota DPR, DPRD, pejabat pemerintah maupun aparat penegak hukum akan kita usut," jawabnya saat ditanya apakah tetap melanjutkan pemeriksaan setelah terjadi percekcokan antara Kejaksaan dan DPR dalam rapat kerja, Kamis (17/2), di gedung DPR. Rahman yang ditemui usai mengikuti pelantikan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, Jumat (18/2) di Istana Negara mengatakan, dirinya tidak kapok datang ke DPR setelah terjadi peristiwa itu. Menurut Rahman, kejadian itu sudah dilaporkan ke Presiden. Dari hasil pembicaraan, Presiden setuju untuk tetap mengembangkan hubungan yang lebih konstruktif dan saling menghormati keanggotaan antara pejabat dan anggota Dewan. "Cuma yang saya minta kita memulai babak baru, saling menghormati, kan ada aturan-aturan main menjaga etika dan sopan santun," papar Rahman yang sebelum memberi keterangan terlihat berbicara lama dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam kesempatan ini Rahman mengatakan, apa yang dilakukan Kejaksaan (memeriksa mereka yang terlibat korupsi) merupakan bagian dari program kabinet untuk mempercepat pemberantasan korupsi. Namun, ia menyangkal pernyataan salah satu anggota DPR bahwa dirinya berada disarang maling. "Ah nggaklah semua harus dibuktikan, orang tidak boleh main tuduh sembarangan," kata Rahman tanpa menjawab pertanyaan apakah dirinya sudah bertemu dengan Ketua DPR Agung Laksono. Dia hanya menjawab, Ketua DPR tidak bertemu dengan Presiden. Sunariah-Tempo

Berita terkait

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

1 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

3 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

4 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

8 jam lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

23 jam lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

1 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

1 hari lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

1 hari lalu

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

1 hari lalu

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

Indonesia Police Watch menanggapi soal revisi UU Polri yang tengah bergulir di DPR.

Baca Selengkapnya