TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Darwin Zahedy Saleh, mengakui mengirim pesan berantai ihwal pencalonan Joko Widodo menjadi presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Menurut dia, apa yang dia lakukan bukanlah dukungan, tapi apresiasi sebagai anggota partai politik lain. (Baca: Demokrat DKI Sebut Jokowi Belum Saatnya Jadi Capres).
"Pernyataan Megawati memberi konotasi, Jokowi bukan hanya calon presiden dari partai tersebut," kata Darwin saat dikonfirmasi, Senin, 17 Maret 2014. Dia mengatakan berita penetapan calon presiden merupakan sesuatu yang penting bagi masyarakat Indonesia. Pencalonan Aburizal dan Prabowo, kata dia, sudah diketahui sejak lama. "Jokowi baru muncul."
Darwin mengatakan PDIP hanya merupakan kendaraan untuk Jokowi. Dia memuji sikap Megawati, yang disebutnya sebagai tokoh yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Menurut Darwin, Jokowi memulai tahap pencalonannya dengan proses yang menggembirakan. "Saya yang mengamati politik ikut lega," katanya. (Baca: Ruhut: Jokowi Capres, Indonesia Tunggu Kehancuran).
Dia mengingatkan ihwal kesuksesan Demokrat yang pernah mengantarkan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden. Menurut dia, titik berangkat seorang calon presiden akan menentukan apakah dia milik partai tertentu atau akan menjadi presiden semua orang. Dia memuji SBY sebagai calon presiden semua masyarakat dan semua partai politik.
Bekas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini tak menampik ada kadernya yang masih terbatas dalam berekspresi. Menurut dia, pencalonan seseorang seharusnya diamati dan diberi kritik yang membangun. Apalagi, kata dia, Jokowi merupakan tokoh yang dinantikan banyak orang. "Politik tidak mesti kampungan," ujarnya. (Baca: 5 Sindiran Sinis Ruhut Soal Pencapresan Jokowi).
WAYAN AGUS PURNOMO
Berita terkait
Jokowi Berlakukan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan, Rumah Sakit Diklaim Sudah Siap
3 jam lalu
Presiden Jokowi menerapkan kelas standar untuk rawat inap pasien BPJS Kesehatan. Dirut BPJS Kesehatan klaim pihak rumah sakit sudah siap.
Baca SelengkapnyaProfil Nahdlatul Wathan, Organisasi Massa Islam Pertama Bangun Ekosistem di IKN
4 jam lalu
Nahdlatul Wathan (NW) menjadi organisasi massa Islam pertama yang membangun ekosistem di Ibu Kota Nusantara (IKN). Begini profilnya?
Baca SelengkapnyaJokowi Beri Sinyal Bansos Beras Dilanjutkan sampai Desember 2024
6 jam lalu
Dalam Pilpres 2024, pemberian bansos beras oleh Jokowi dikritik lawan politik hingga kelompok sipil sebagai upaya cawe-cawe.
Baca SelengkapnyaPansel KPK Jadi Ujian Terakhir Presiden Jokowi, Memperbaiki atau Merusak?
7 jam lalu
Sejumlah pihak menyatakan pembentukan Pansel KPK menjadi ujian terakhir bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Pemberantasan korupsi semakin suram?
Baca SelengkapnyaJokowi Jadi Presiden Kedua setelah Gus Dur Sambangi Kabupaten Muna
9 jam lalu
Keterangan tertulis Sekretariat Presiden menyebut Jokowi disambut lautan masyarakat saat meninjau Pasar Laino Raha, Kabupaten Muna.
Baca SelengkapnyaJokowi Resmi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, Ini Penggantinya
10 jam lalu
Jokowi resmi menghapus sistem kelas melalui Perpres Nomor 59 tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan atau BPJS Kesehatan.
Baca SelengkapnyaRagam Reaksi terhadap Pembentukan Pansel KPK oleh Presiden Jokowi
10 jam lalu
Novel Baswedan menilai dalam proses pemilihan Pansel KPK akan terlihat ada atau tidaknya keinginan Jokowi memberantas korupsi.
Baca SelengkapnyaPartai Negoro Resmi Diluncurkan, Program Terdekat Minta Penegak Hukum Adili Jokowi
10 jam lalu
Partai Negoro yang didirikan Faizal Assegaf dan kawan-kawan diluncurkan kemarin. Program jangka pendek mereka minta penegak hukum adili Jokowi.
Baca SelengkapnyaAktivis Antikorupsi Beri Saran Jokowi untuk Pansel KPK, Novel Baswedan: Ujian Terakhir Pemerintah
10 jam lalu
Presiden Jokowi akan mengumumkan Pansel KPK bulan ini. Sejumlah aktivis antikorupsi memberi masukan, termasuk Novel Baswedan.
Baca SelengkapnyaJokowi Akan Umumkan Pansel KPK, Ini Aturan Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK
11 jam lalu
Jokowi akan umumkan Pansel KPK bulan ini. Apa itu Pansel KPK dan bagaimana aturan mengeenai pembentukannya?
Baca Selengkapnya