DPRD Desak Pemerintah Banten Berdayakan Masyarakat Sekitar Hutan

Reporter

Editor

Selasa, 8 Februari 2005 12:51 WIB

TEMPO Interaktif, Banten:Ketua Komisi Pertanian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten Yayat Suhartono minta Pemerintah Provinsi Banten memberdayakan masyarakat sekitar hutan. Tujuannya, selain secara ekonomis meningkatkan pendapatan mereka, hutan juga menjadi terawat dan tetap lestari. Salah satu upaya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, menurut Yayat, dengan program bantuan stimulasi seperti memberikan bibit pohon jati emas yang mempunyai nilai ekonomis cukup tinggi dan peluang pasar cukup luas. "Kita mempunyai obsesi memitrakan masyarakat dengan pemerintah dan pihak ketiga yang profesional, sehingga bukan hanya pemerintah yang diuntungkan tetapi masyarakat secara langsung pun merasakan manfaatnya," katanya kepada wartawan di gedung DPRD Banten, Selasa (8/2) Dengan cara seperti itu, Yayat berharap, masyarakat sekitar hutan secara ekonomis akan diuntungkan dan Pemerintah Banten juga mendapatkan keuntungan, sebab dalam jangka waktu tertentu modal yang diberikan akan kembali dan bisa berkembang. "Pemprov cukup memberikan bantuan satu kali, selanjutnya masyarakat yang akan mengelolanya sendiri dengan bantuan bimbingan pihak profesional dalam bidangnya," katanya. Kalau Provinsi Banten sudah menjadi sentra penghasil kayu jati, secara tidak langsung akan menumbuhkan banyak perajin kayu yang pada akhirnya bisa mengurangi angka kemiskinan di Banten. Dengan program seperti itu dampaknya akan luas, kata dia, tetapi tentunya tidak dalam waktu singkat. Untuk itu, Yayat mendorong dinas yang menjadi mitra kerjanya melakukan hal itu, sebab kegiatannya minim risiko penyimpangan dengan catatan melibatkan pihak profesional dalam bidangnya. (Faidil Akbar)

Berita terkait

Rimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat

23 Januari 2024

Rimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat

Debat cawapres 2024 kedua dinilai Rimbawan Muda Indonesia (RMI) gagal memahami aspek tata kelola kehutanan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Targetkan 12 Juta Hektar Hutan Sosial, Ini Tantangan Jokowi

30 Oktober 2017

Targetkan 12 Juta Hektar Hutan Sosial, Ini Tantangan Jokowi

Siti Nurbaya mengatakan ada berbagai alasan kenapa mengejar target 12,7 juta hektar hutan sosial sesuai Nawa Cita bukanlah kerja yang ringan.

Baca Selengkapnya

KLHK Akan Mengelola Hutan dengan Wirausaha

23 Agustus 2017

KLHK Akan Mengelola Hutan dengan Wirausaha

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar upaya itu tetap mengacu pada prinsip pembangunan dan kelestarian.

Baca Selengkapnya

Walhi: Tak Heran Harimau Sering Masuk Kampung, Sebabnya...

16 Agustus 2017

Walhi: Tak Heran Harimau Sering Masuk Kampung, Sebabnya...

WALHI menyoroti tumpang tindih kebijakan kawasan hutan dan aktivitas pertambangan berikut dampaknya bagi masyarakat.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tegur KLHK: Pengelolaan Hutan Jangan Berorientasi Proyek  

2 Agustus 2017

Jokowi Tegur KLHK: Pengelolaan Hutan Jangan Berorientasi Proyek  

Jokowi ingin pengelolaan hutan dilakukan dengan menerapkan terobosan sehingga bisa mendukung perekonomian warga sekitar dan ekonomi nasional.

Baca Selengkapnya

Menteri Sofyan Akan Surati KLHK Soal Izin Pinjam Pakai Hutan  

9 Juli 2017

Menteri Sofyan Akan Surati KLHK Soal Izin Pinjam Pakai Hutan  

Pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai di Riau terhambat kawasan hutan.

Baca Selengkapnya

Menebang Pohon di Hutan, Petani di Cilacap Ditangkap Polisi

26 Maret 2017

Menebang Pohon di Hutan, Petani di Cilacap Ditangkap Polisi

Sudjana berkukuh penebangan yang ia lakukan legal.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Serahkan Konsesi PT LUM untuk Warga Kepulauan Meranti

25 Maret 2017

Pemerintah Serahkan Konsesi PT LUM untuk Warga Kepulauan Meranti

Kementrian LHK menyerahkan konsesi PT Lestari Unggul Makmur seluas 10.390 ha ke warga Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.

Baca Selengkapnya

Tolak Konsep Hutan Adat, Kalimantan Selatan Terapkan Hutan Desa

25 Maret 2017

Tolak Konsep Hutan Adat, Kalimantan Selatan Terapkan Hutan Desa

Konsep ini diyakini bisa menekan konflik lahan di daerah itu.

Baca Selengkapnya

Beda Kebiasaan, Kalimantan Selatan Kesulitan Tetapkan Hutan Adat  

25 Maret 2017

Beda Kebiasaan, Kalimantan Selatan Kesulitan Tetapkan Hutan Adat  

Menurut Hanif, warga adat Kalimantan Selatan biasa berladang berpindah secara pribadi.

Baca Selengkapnya