TEMPO Interaktif, Semarang: Menghadapi kepulangan para tenaga kerja Indonesia ilegal asal Jawa Tengah, Komisi E DPRD Jateng meminta agar Pemprov menyiagakan posko di beberapa titik pemulangan. Hal ini untuk memudahkan pemantauan para TKI ilegal pada saat menuju Jawa Tengah. Sementara itu, Pemprov Jateng menyatakan sudah siap menerima kedatangan para TKI ilegal itu. Hal ini diungkapkan Muhammad Haris kepada wartawan Jumat (4/2). "Untuk lebih merespon amnesti pemerintah Malaysia, akan lebih baik kalau Pemprov Jateng membuka posko-posko di titik pemulangan, misalnya di Nunukan, Batam atau Dumai," kata Haris. Menurut dia, dengan jemput bola maka pemantauan terhadap para ke TKI dapat berjalan dengan baik hingga mereka kembali ke daerah masing-masing. Dengan membuka posko, pemerintah daerah juga dapat mencatat kesulitan-kesulitan para TKI ilegal saat akan pulang ke Indonesia dan akan kembali menjadi TKI di Malaysia. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah Diah Anggaeni menyatakan pihaknya sudah siap menerima kedatangan para TKI ilegal. Seperti pada kepulangan TKI ilegal sebelumnya, Pemprov Jawa Tengah sudah berkoordinasi dengan semua institusi pemerintah. "Tidak ada persiapan khusus lagi. Semua tim sudah siap siaga menerima kedatangan para TKI ilegal ini," kata Diah Anggraeni kepada wartawan. Menurut Diah selain Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, beberapa instansi yang ikut turun dalam penangangan TKI ilegal ini adalah Dinas Perhubungan, Dinas Kesejahteraan Sosial, dan Kepolisian. Diah mengaku belum mengetahui jumlah TKI ilegal asal Jawa Tengah yang akan pulang menjelang batas akhir amnesti dari pemerintah Malaysia. Kendati demikian, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan uang saku bagi seluruh TKI ilegal untuk pulang ke daerah mereka masing-masing, sebanyak Rp 25 ribu per orang. "Itu dana dari APBD. Tapi jumlah keseluruhannya belum tahu," katanya. Menurut Diah, meski para TKI illegal ini turun di Tanjung Priok atau Tanjung Perak, semua akan diantarkan ke Jawa Tengah. Biaya pengantaran dari Pemprov DKI atau Jawa Timur pun akan diganti oleh Pemprov Jateng. Pihaknya juga akan sekaligus mendata para TKI ilegal yang berniat kembali ke Malaysia melalui prosedur resmi. Diperkirakan dalam beberapa hari ini, para TKI ilegal asal Jawa Tengah akan segera tiba di Jawa Tengah.Dian Yuliastuti