Seorang ibu menjemur pakaian yang baru dicuci di desa Pandansari, Ngantang, Malang, Jawa Timur, (22/2). Warga mulai beraktifitas, membersihkan rumah dan barang-barang pribadi milik mereka, menyusul turunnya status Gunung Kelud dari Awas menjadi Siaga. TEMPO/Aris Novia Hidayat
TEMPO.CO, Kediri -Hancurnya lahan pertanian terutama cabe di Kabupaten Kediri akibat letusan Gunung Kelud dipastikan memicu inflasi pada bulan Maret. Lamanya proses revitalisasi memicu produksi lahan pertanian di Kediri dan Blitar tidak optimal.
Kepala Bank Indonesia Kediri Matsisno mengatakan laju inflasi akibat kenaikan harga sayur sudah pasti tak bisa dibendung. Rusaknya lahan pertanian di lereng Gunung Kelud di wilayah Kabupaten Kediri dan Blitar telah memicu rendahnya produktivitas sayuran dan buah di pasaran. "Akan terjadi kenaikan harga di bulan Maret ini," kata Matsisno kepada Tempo, Jumat 7 Maret 2014.
Menurut data Bank Indonesia, luas areal tanaman cabai yang rusak di wilayah Kabupaten Kediri mencapai 5.054 hektar. Jumlah produktivitas dari lahan tersebut cukup signifikan untuk mempengaruhi harga cabai di pasaran, khususnya bulan Maret. Karena itu dipastikan laju inflasi akan bergerak naik menyusul menurunnya pasokan cabai di Kota Kediri.
Sekretaris Ikatan Persaudaraan Petani Hortikultura Kediri Mudjijo membenarkan adanya pergerakan harga cabai tersebut. Menurut dia kawasan yang paling parah terkena dampak erupsi Kelud terjadi di wilayah sentra cabai di Kediri. Namun demikian, dia memperkirakan kenaikan harga tersebut tidak terlalu besar mengingat masih terjadinya musim panen cabai di daerah lain di Jawa Timur seperti Banyuwangi. "Kalaupun meningkat tidak akan besar," katanya.
Hal lain yang mempengaruhi inflasi ini, menurut Matsisno adalah fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dollar yang masih belum stabil. Hal ini membawa dampak pada belum stabilnya pergerakan harga barang-barang impor.
Bank Indonesia juga mencatat kemungkinan perusahaan rokok untuk menaikkan harga jual di pasar. Langkah ini terpaksa ditempuh produsen akibat pemberlakuan pajak daerah yang dipastikan membebani harga jual produk rokok.
