TEMPO.CO, Jakarta - Budi Mulya, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), didakwa bersama-sama Boediono, mantan Gubernur BI yang kini menjabat Wakil Presiden, melakukan korupsi dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek Bank Century.

Dakwaan itu dibacakan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara bergantian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 6 Maret 2014.

"Terdakwa selaku Deputi Gubernur BI menyalahgunakan wewenang dalam jabatannya secara bersama-sama dengan Boediono selaku Gubernur BI, Miranda S. Goeltom selaku Deputi Senior BI, Siti Fadjriah selaku Deputi Gubernur Bidang 6, Budi Rochadi almarhum selaku Deputi Gubernur Bidang 7, Robert Tantular, dan Harmanus H. Muslim," kata jaksa penuntut K.M.S. Roni saat membacakan surat dakwaan Budi. (baca: Boediono Minta Media Tak Asal Tuding Soal Century)

Sedangkan dalam penetapan status Bank Century sebagai bank berdampak sistemik, Budi disebut melakukan perbuatan melawan hukum bersama-sama dengan empat orang lainnya. Mereka adalah tiga deputi Gubernur BI, yaitu Muliaman Hadad, Hartadi Agus Sarwono, Ardhayadi Mitroatmodjo, dan Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Raden Pardede Budi. (baca: Jaksa: BI Tutup-tutupi Borok Century Sejak 2005)

"Memperkaya terdakwa sebesar Rp 1 miliar, memperkaya pemegang saham Bank Century Hesham Telaat Mohamed Besher Alwarraq dan Rafat Ali Rivzi Rp 3,11 triliun, memperkaya Robert Tantular serta pihak yang terkait dengan Robert Tantular Rp 2,75 triliun, dan memperkaya PT Bank Century sebesar Rp 1,58 triliun," kata jaksa Roni. (baca: KPK Jamin Kasus Century Tak Berhenti di Budi Mulya)

Kebijakan FPJP disebut merugikan keuangan negara sebesar Rp 689,39 miliar. Sedangkan proses penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik merugikan negara sebesar Rp 6,76 triliun.

BERNADETTE CHRISTINA MUNTHE