AJI Ingatkan Jurnalis Soal Etika Liputan Pemilu  

Reporter

Editor

Abdul Manan

Rabu, 26 Februari 2014 09:10 WIB

TEMPO/ Imam Yunni

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang pelaksanaan pemilihan legislatif 9 April mendatang, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengingatkan jurnalis agar tetap mematuhi etika dalam menjalankan tugasnya. "Jurnalis Indonesia dan Asia Tenggara diimbau agar mengedepankan etika dan profesionalisme dalam melaporkan pemilihan umum," kata Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Eko Maryadi dalam Forum dan Workshop tentang Etika Media dan Pemilihan Umum di Asia Tenggara, Selasa, 25 Februari 2014, di Jakarta.

Menurut Eko Maryadi yang akrab disapa Item, dalam meliput pemilihan umum, jurnalis juga diminta mengangkat isu-isu penting bagi publik dan tidak terjebak pada persaingan politik antarpartai. Jurnalis dan media juga harus tetap menjaga independensinya karena itu modal penting bagi media untuk mendapatkan kepercayaan publik, selain merupakan tuntutan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik menyatakan, "wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk." Kode Etik Jurnalistik memberikan penafsiran, "Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers."

Forum dan Workshop tentang Etika Media dan Pemilihan Umum di Asia Tenggara ini diselenggarakan oleh South East Asia Press Aliance (SEAPA), organisasi media yang berbasis di Bangkok, bekerja sama dengan AJI dan Institut Studi Arus Informasi (ISAI). Dalam siaran pers, Senin, 25 Februari 2014, AJI mengatakan acara ini digelar 25-27 Februari 2014, yang hadiri sekitar 40-an wakil organisasi media, jurnalis, peneliti, serta akademisi dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Myanmar, dan Kamboja.

Direktur Eksekutif SEAPA Gayathry Venkiteswaran dalam forum yang sama mengatakan ia optimistis dengan masa depan pers di kawasan Asia Tenggara dan berharap adanya forum workshop jurnalis seperti yang digelar di Jakarta. Workshop tersebut bisa ikut mendorong tumbuhnya iklim demokrasi serta media bebas dan profesional di Asia Tenggara.

"Pemilu 2014 di Indonesia dan bagaimana media, khususnya online, melaporkan isu pemilu adalah hal yang ingin kami pelajari untuk dipertukarkan pengalamannya dengan negara lain di Asia Tenggara," ujar Gayathry. Malaysia dan Kamboja menyelenggarakan Pemilu 2013, sedangkan Thailand awal Februari lalu.

ABDUL MANAN

Berita Lainnya
Ruhut: Bhatoegana Bohong, 12 Tahun Penjara!
Apa Pesan Risma untuk Evan Dimas
Ruhut: Sutan Bhatoegana Bak di Bibir Jurang
Dua Anak Panti Asuhan Samuel Alami Pelecehan
Aturan Jam Cinderella Bikin Risau Warga Bandung














Advertising
Advertising

Berita terkait

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

53 hari lalu

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

Komite Publisher Rights bertugas menyelesaikan sengketa antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

53 hari lalu

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

Ninik mengatakan, Komite Publisher Rights penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas jurnalistik.

Baca Selengkapnya

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

23 Februari 2024

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan Perpres Publisher Rights mesti diterapkan dengan prinsip keadilan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

23 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

Pemerintah bakal mengatur hubungan kerja sama platform digital dengan perusahaan pers setelah Presiden Jokowi meneken Perpres Publisher Rights.

Baca Selengkapnya

Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

22 Februari 2024

Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

Meta menanggapi Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

22 Februari 2024

Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

Jokowi teken Perpres No. 32 tahun 2024 mengatur Platform Digital dalam mendukung industri jurnalisme berkualitas. Apakah mempengaruhi kebebasan pers?

Baca Selengkapnya

AMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

21 Februari 2024

AMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

Perpres Publisher Rights dinilai membuka ruang bagi model bisnis baru di luar model bisnis yang mengandalkan impresi atau pencapaian traffic.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?

21 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?

AMSI optimistis Perpres Publisher Rights akan membuka jalan bagi negosiasi bisnis yang setara antara platform digital dan penerbit media digital.

Baca Selengkapnya

Media Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

21 Februari 2024

Media Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

Jokowi mengatakan semangat awal dari Peraturan Presiden tentang Publisher Rights adalah ingin membentuk jurnalisme berkualitas.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Begini Respons Google

21 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Begini Respons Google

Google buka suara soal pengesahan Perpres Publisher Rights oleh Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya