Busyro: Rakyat Tak Bakal Pilih Penjegal KPK

Reporter

Sabtu, 22 Februari 2014 14:12 WIB

Busyro Muqoddas. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang gencar menyerang dan melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi lewat revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kembali mencalonkan diri dalam pemilihan umum mendatang. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas menilai rakyat sudah cukup cerdas untuk tak memilih mereka lagi.

"Para calon legislatif dan calon presiden yang mengulang rezim korup sekarang ini, mereka membunuh diri sendiri dan partai politiknya," ujarnya kepada Tempo kemarin.

Menurut dia, rakyat telah ditipu dan dikadali para politikus dalam kampanye pemilihan umum 2009. Pemilihan tersebut, kata Busyro, malah menghasilkan rezim pencuri harta rakyat. Namun, ia yakin rakyat kini sudah semakin matang dan melek politik. Dalam pemilihan mendatang, rakyat diyakininya bisa memilih calon yang lebih baik, atau justru memutuskan untuk tak memilih sama sekali.

"Laknat politik sudah tampak dalam wujud banyaknya 'pemenang' golput dalam sejumlah pemilihan kepala daerah. Rezim palsu tidak akan tahan lama dalam kemunafikan politiknya," tutur mantan Ketua Komisi Yudisial itu.

Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad melayangkan surat keberatan atas pembahasan RUU KUHAP dan RUU KUHP yang dikhawatirkan bakal melemahkan KPK jika disahkan.(Baca: KPK Dicoba Digorok Lagi)


Dalam surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pimpinan Dewan itu, Abraham menyatakan isi kedua rancangan itu menjadi ancaman bagi lembaganya dan penegak hukum lain, seperti Badan Narkotika Nasional serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (Baca juga: KPK Akan Berlari Meski Dengan Satu Kaki)

BUNGA MANGGIASIH

Berita terkait

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

4 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

6 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

18 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

19 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

21 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

21 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

22 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

1 hari lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

1 hari lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya