TEMPO.CO, Jakarta - Rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dikabarkan disadap. Komisi Pemberantasan Korupsi, yang kerap menyadap pejabat negara, menyangkal merekalah pelakunya. "Apa kepentingan KPK menyadap Jokowi?" ujar juru bicara KPK Johan Budi S.P. dalam konferensi pers di kantornya, Kamis, 20 Februari 2014.
Menurut dia, KPK tak pernah menaruh alat sadap di mana pun. Johan menolak membeberkan cara komisi antirasuah dalam menyadap. Namun sudah menjadi pengetahuan umum bahwa KPK memiliki teknologi untuk mencuri dengar percakapan melalui telepon seluler. (Baca: Menjelang Pemilu, Rumah Dinas Jokowi Disadap).
Sebelumnya, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tubagus Hasanuddin, mengatakan sekitar tiga bulan lalu alat sadap ditemukan di rumah Jokowi. (baca: Alat Sadap Jokowi Buatan Luar Negeri)
Saat ditanya soal proses pencarian dan penemuan alat sadap tersebut, Hasanuddin bungkam. Dia hanya mengatakan alat sadap itu ditemukan di dalam rumah, tempat Jokowi beraktivitas. Meski tak memberi gambaran rinci ihwal bentuk alat sadap tersebut, purnawirawan mayor jenderal itu mengatakan ukuran alat penguping itu tak terlalu besar.
BUNGA MANGGIASIH
Berita terkait
Sidang Syahrul Yasin Limpo Hari Ini, Jaksa KPK Hadirkan Delapan Pejabat Kementan Sebagai Saksi
7 menit lalu
Semua saksi yang akan dihadirkan dalam sidang hari ini adalah bawahan Syahrul Yasin Limpo semasa jadi Menteri Pertanian.
Baca SelengkapnyaRahmady Effendy Akui Dibebastugaskan dari Jabatan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Usai Dilaporkan ke KPK
22 menit lalu
Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean membenarkan dirinya saat ini telah dibebastugaskan dari jabatannya lantaran sedang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
Baca SelengkapnyaRangkaian Kasus TPPU yang Menjerat Abdul Ghani Kasuba Eks Gubernur Maluku Utara
46 menit lalu
KPK kembali menetapkan eks Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba sebagai tersangka dalam kasus dugaan TPPU dengan nilai mencapai Rp 100 miliar.
Baca SelengkapnyaKementerian Keuangan Bebastugaskan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi Usai Dilaporkan ke KPK
12 jam lalu
Direktorat Jenderal Bea Cukai telah membebatugaskan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy sejak 9 Mei 2024
Baca SelengkapnyaSebab Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Dilaporkan ke KPK
1 hari lalu
Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy dilaporkan ke KPK atas tuduhan tidak benar saat melaporkan harta kekayaannya
Baca Selengkapnya5 Hal Menjelang Pansel KPK Diumumkan, Ujian Jokowi hingga Seleksi Anggota Panitia
1 hari lalu
Jokowi mulai menyusun panitia seleksi atau pansel KPK untuk menyaring pimpinan periode berikutnya
Baca SelengkapnyaBentuk Pansel Berkualitas Ujian Terakhir Jokowi Perbaiki KPK di Ujung Jabatannya
1 hari lalu
Presiden Jokowi diharapkan serius membentuk panitia seleksi calon pimpinan KPK.
Baca SelengkapnyaKepala Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke KPK, Pengacara Singgung Ada Rekan Bisnis Bermasalah
2 hari lalu
Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean dilaporkan ke KPK, diduga ada kaitan dengan duaan penggelapan uang rekan bisnisnya
Baca SelengkapnyaKepala Bea Cukai Purwakarta Sebut Ada Pemutarbalikan Fakta di Balik Pelaporan Dirinya ke KPK
2 hari lalu
Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy menyatakan istrinya telah melaporkan Wijanto ke Polda Metro Jaya atas dugaan TPPU.
Baca SelengkapnyaPembentukan Pansel Pimpinan dan Dewas KPK, Novel Baswedan Sebut Ujian Terakhir Bagi Jokowi Berantas Korupsi
2 hari lalu
Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengatakan pembentukan panitia seleksi ini merupakan ujian terakhir bagi pemerintahan Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya