Partai Keadilan Sejahtera (PKS). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada, Hifdzil Alim menyatakan banyaknya usulan perubahan yang diajukan partai-partai dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU KUHP dan KUHAP tak wajar. “Ada unsur balas dendam partai,” kata Hifdzil saat dihubungi, Rabu, 19 februari 2014.
Menurut Hifdzil dari seribuan lebih perubahan yang diajukan dalam DIM, Partai Keadilan Sejahtera merupakan yang paling banyak mengajukan. Dia menduga hal ini lantaran partai ingin melindungi sejumlah kadernya. “Ini adalah operasi terselubung melawan pemberantasan korupsi melalui konstitusi.”
Bila dillihat sejumlah perubahan yang diajukan PKS, Hifzil menilai ada upaya partai dakwah itu melindungi citra dan kepentingan kadernya. Sebelumnya PKS pernah punya pengalaman buruk dengan ditangkapnya presiden partai akibat terlibat korupsi. Saat itu, PKS menilai KPK berlaku sewenang-wenang dan telah merugikan partai.
Hifdzil mengatakan seharusnya semakin banyak usulan yang diajukan partai dalam daftar invetaris masalah RUU membawa perbaikan signifikan. Kenyataannya, banyak usulan yang diajukan partai tak relevan dengan semangat pemberantasan korupsi. “Secara logika politik partai justru terlihat ingin melindungi citra mereka agar tidak semakin turun."
Senada dengan Hifdzil, aktivis Indonesia Corruption Watch, Tama S Langkun mengatakan perubahan yang diajukan partai-partai dalam DIM RUU KUHP dan KUHAP justru mengindikasikan adanya semangat yang bertentangan dengan gerakan anti-korupsi. "Makanya harus diantisipasi potensi konflik kepentingannya sejak dini."
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
23 Mei 2023
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
Bendahara Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Depok Ade Supriyatna menilai semua pihak boleh melempar sosok tokoh dan mengusulkan kandidat Wali Kota Depok pada Pilkada 2024.
