TEMPO Interaktif, Palembang: Gubernur Sumsel Syahrial Oesman menanggapi dingin soal laporan Palembang Corruption Watch (PWC) soal indikasi korupsi dana Pekan Olahraga Nasional (PON) Rp 59 miliar. Syahrial tidak mau berkomentar banyak karena dirinya sebagai terlapor, hanya bisa menunggu pemeriksaan saja."Sebagai yang dilaporkan, it's OK, saya tunggu saja pemeriksaan. Nama saya sudah ngetop, masuk semua koran, yah silahkan saja diperiksa. Kalau terbukti, saya jalani. Kalau tidak terbukti, saya mau nama saya clean," kata Syahrial di Palembang, Rabu (12/1).Dia menegaskan, pihaknya sangat mendukung upaya pemerintahan 100 hari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang ingin memberantas setiap kejanggalan pembangunan, termasuk korupsi. "Tapi kalau tidak terbukti, nama saya harus bersih, saya juga kan punya hak, jadi kita sama-sama saling koreksi," katanya. Terhadap esesni laporan PWC tersebut, Gubernur Syahrial Oesman tidak membantah atau tidak seputar dugaan korupsi Rp 59 miliar tersebut. Dia hanya ingin mengajak semua pihak saling membuktikan laporan PWC tersebut. Sebelumnya Ketua PCW Djamaluddin melaporkan Syahrial Oesman ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, kemarin (11/1) dan menyodorkan sejumlah bukti dugaan korupsi senilai Rp 59 miliar yang diduga dilakukan Gubernur Syharial berkaitan dengan PON XVI yang baru lalu. Dalam laporannya, PCW mengungkapkan pencairan dana Rp 59.066.000.000 hanya dilakukan atas dasar izin prinsip pimpinan DPRD Sumsel dengan nomor 903/00274/DPRD/2004, tanpa melalui rapat pleno DPRD. Pengerjaannya pun dilakukan melalui penunjukan langsung, tanpa tender dan dilaksanakan secara swakelola. Salah satu yang disoal PWC adalah pengecatan Jembatan Ampera yang mencapai Rp 1,5 miliar. PWC menilai jangan sampai karena harus cepat selesai untuk menyambut PON menjadi alasan pembenar untuk melakukan korupsi.Menanggapi laporan tersebut, Syahrial berujar,"semua laporan di koran ini saya kliping, saya pelajari peraturan perundang-undangan. Laporan ini harus dibuktikan dulu, saya harapkan jangan saya langsung dianggap salah, negara kita kan negera hukum, jadi santai-santai saja kita ini," katanya. Arif Ardiansyah