Kejaksaan Didesak Tahan Bekas Bupati Karanganyar  

Reporter

Editor

Raihul Fadjri

Rabu, 15 Januari 2014 17:57 WIB

Rina Iriani (tengah), Mantan Bupati Karanganyar ini saat memberikan keterangan mengenai penyitaan sejumlah hartanya oleh Kejaksaan Tinggi Jateng didampingi oleh pengacaranya (9/1). TEMPO/Ukky Primartantyo

TEMPO.CO, Surakarta - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak agar Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah segera menahan bekas Bupati Karanganyar Rina Iriani. Lembaga itu mengancam bakal menggugat Kejaksaan jika penahanan terhadap tersangka kasus korupsi proyek perumahan itu tidak segera dilakukan.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan syarat obyektif maupun subyektif untuk penahanan sudah terpenuhi. "Terlihat aneh jika Kejaksaan membiarkan tersangka bebas tanpa ditahan," katanya, Rabu, 15 Januari 2014.

Menurut Boyamin, syarat obyektif sudah terpenuhi lantaran dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Rina memiliki ancaman hukuman lebih dari 5 tahun. Sedang syarat subyektif, tersangka dikhawatirkan menyembunyikan barang bukti maupun aset. "Kehawatiran ini, menurut saya, sangat beralasan," katanya.

Dia mencontohkan, Rina selama ini berupaya menyembunyikan kekayaannya. "Dia menyamarkan asetnya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)," katanya. Hasil penyitaan aset yang dilakukan penyidik pada pekan lalu memperkuat dugaan itu.

Kejaksaan menyita dua mobil jenis Honda CRV dan Toyota Camry dari rumah Rina Iriani. Padahal, dalam LHKPN yang dilaporkan pada 2011 lalu, Rina menyebut dia hanya punya dua mobil: Toyota Avanza dan Daihatsu Taruna. "Secara kasat mata, terlihat Rina menyembunyikan hartanya," kata Boyamin.

Rina dalam LHKPN itu juga menyebut bahwa dia hanya memiliki 10 bidang tanah. Namun, penyidik ternyata menemukan 16 sertifikat tanah. “Saya menduga Rina masih punya aset lain yang tak pernah dilaporkan,” ujarnya.

Ketua Divisi Pelacakan Aset Pusat Studi Tindak Pidana dan Pencucian Uang Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Pujiono, juga mengatakan penahanan Rina perlu dilakukan. "Selama dua periode menjabat, Rina memiliki banyak akses menuju simpul kekuasaan," katanya. Dia khawatir Rina bisa leluasa menggunakan akses itu untuk menghambat proses penyidikan.

Desakan yang sama disampaikan Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, yang berharap Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah segera menahan Rina. Jika tak ditahan, Rina dikhawatirkan akan mempengaruhi saksi lain dalam kasus ini. “Sebagai mantan bupati, dia masih memiliki pengaruh,” ujar Sekretaris KP2KKN, Eko Haryanto.

Sementara itu, pengacara Rina, Muhammad Taufiq, membantah ada penyamaran aset. Dia menegaskan, kekayaan Rina sama dengan harta yang dilaporkan dalam LHKPN. "Beberapa aset yang disita itu memang bukan milik klien kami," katanya. Menurut dia, ada beberapa rumah yang hanya berstatus pinjaman dan ada pula sertifikat tanah yang merupakan jaminan utang-piutang.

Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Masyhudi, menyatakan desakan penahanan Rina sebagai bentuk dukungan masyarakat kepada Kejaksaan yang harus diapresiasi. "Penyidik masih lakukan evaluasi dan kajian," kata Masyhudi.

AHMAD RAFIQ | SOHIRIN

Berita terkait

Kejati Jambi Periksa Kasus TPPO Berkedok Magang di Jerman, Tunjuk 5 Jaksa Peneliti

36 hari lalu

Kejati Jambi Periksa Kasus TPPO Berkedok Magang di Jerman, Tunjuk 5 Jaksa Peneliti

Polda Jambi sedang menyelidiki kasus dugaan TPPO ferienjob dengan tiga orang terlapor.

Baca Selengkapnya

Bendahara Dinas Transmigrasi Papua Barat Tersangka Korupsi, Uang Dipakai untuk Bagikan THR

46 hari lalu

Bendahara Dinas Transmigrasi Papua Barat Tersangka Korupsi, Uang Dipakai untuk Bagikan THR

Dugaan sementara kerugian keuangan negara akibat korupsi di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Papua Barat itu sebesar Rp 1.074.118.209.

Baca Selengkapnya

Kejati Babel Tangkap Bos Timah Perusak Hutan Lindung Pantai Bubus Saat Hendak Kabur ke Jakarta

57 hari lalu

Kejati Babel Tangkap Bos Timah Perusak Hutan Lindung Pantai Bubus Saat Hendak Kabur ke Jakarta

Kejar-kejaran terjadi sebelum penangkapan bos timah Babel itu saat dia mengendarai Toyota Fortuner dan hendak terbang ke Jakarta.

Baca Selengkapnya

Bawaslu dan Kejaksaan Tinggi Sumut Telusuri Video Dugaan Pejabat Batubara Dukung Prabowo-Gibran

15 Januari 2024

Bawaslu dan Kejaksaan Tinggi Sumut Telusuri Video Dugaan Pejabat Batubara Dukung Prabowo-Gibran

Anggota Bawaslu Sumut Saut Boang Manalu mengatakan, siang ini Bawaslu Kabupaten Batubara telah meminta penjelasan dari Kepala Polres Batubatara.

Baca Selengkapnya

ICJR Apresiasi Kejati Banten Hentikan Kasus Pembunuh Maling Kambing

17 Desember 2023

ICJR Apresiasi Kejati Banten Hentikan Kasus Pembunuh Maling Kambing

ICJR menilai, pentingnya kejaksaan memegang kontrol penyidikan dalam menangani perkara untuk mencegah penyalahgunaan wewenang pada tahap penyidikan.

Baca Selengkapnya

Kejaksaan Tinggi Banten Hentikan Kasus Peternak Kambing yang Dipenjara karena Tusuk Maling

16 Desember 2023

Kejaksaan Tinggi Banten Hentikan Kasus Peternak Kambing yang Dipenjara karena Tusuk Maling

Kejaksaan Tinggi Banten menyatakan bahwa telah terjadi pembelaan terpaksa oleh Muhyani.

Baca Selengkapnya

Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung Tahan Pejabat PT Timah

14 Desember 2023

Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung Tahan Pejabat PT Timah

Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Bangka Belitung menahan pejabat PT Timah terkait dugaan korupsi mesin pencuci pasir timah.

Baca Selengkapnya

Kasi Imigrasi Bandara I Gusti Ngurah Rai Jadi Tersangka dalam Kasus Penyalahgunaan Fasilitas Fast Track

16 November 2023

Kasi Imigrasi Bandara I Gusti Ngurah Rai Jadi Tersangka dalam Kasus Penyalahgunaan Fasilitas Fast Track

Kepala Seksi Imigrasi Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Hariyo Seto, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan fasilitas Fast Track.

Baca Selengkapnya

Berkas Perkara Rihana Rihani Masih P 19, Polda Metro Jaya Segera Serahkan ke Kejati Banten

19 Agustus 2023

Berkas Perkara Rihana Rihani Masih P 19, Polda Metro Jaya Segera Serahkan ke Kejati Banten

Perkara Rihana Rihani diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Banten karena locus delicti berada di wilayah Tangerang Selatan (Tangsel).

Baca Selengkapnya

Kejagung Tetapkan Eks Dirjen Minerba ESDM Ridwan Djamaluddin Tersangka Penjualan Nikel Antam di Konawe Utara

9 Agustus 2023

Kejagung Tetapkan Eks Dirjen Minerba ESDM Ridwan Djamaluddin Tersangka Penjualan Nikel Antam di Konawe Utara

Kejagung tetapkan eks Dirjen Minerba ESDM Ridwan Djamaluddin sebagai tersangka kasus korupsi penjualan nikel PT Antam Blok Mandiodo, Konawe Utara.

Baca Selengkapnya