TEMPO.CO, Yogyakarta - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menargetkan pada 2014 ini separuh dari 600 sekolah di wilayahnya dapat menjadi sekolah inklusi yang dapat menerima siswa berkebutuhan khusus (baca: Bantuan untuk Sekolah Inklusi Masih Kurang).
“Dengan makin banyaknya sekolah yang dijadikan sekolah inklusi tahun ini, kami instruksikan sekolah aktif menjaring kelompok difable di wilayah agar mau bersekolah di lokasi terdekat,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan Gunungkidul, Sugiyanta, pada Rabu, 8 Januari 2014.
Data Dinas Pendidikan Gunungkidul mencatat, sebanyak 200 sekolah selama kurun waktu tiga tahun terakhir telah disiapkan dan dirintis menjadi sekolah inklusi dengan bantuan anggaran dari Pemprov DIY. Dari jumlah itu, paling banyak adalah sekolah dasar, yang tahun ini bertambah lagi sebanyak 18 SD. “Saat ini sekolah sudah tidak boleh menolak jika ada siswa berkebutuhan khusus mendaftar,” kata dia.
Menurut Sugiyanta, jumlah SLB yang didirikan oleh pemerintah pusat dan Pemprov DIY hingga kini belum memadai menampung kebutuhan belajar difabel di Gunungkidul. Padahal, jumlah anak difabel ribuan. Tercatat hanya 10 SLB di kabupaten itu. “Sehingga perlu diimbangi dengan memperbanyak sekolah inklusi,” kata dia. Sekolah inklusi itu pun diprioritaskan terealisasi dari kawasan pinggiran atau yang jaraknya berjauhan dengan SLB. “Kaum difable yang jarak tinggalnya jauh dari sekolah luar biasa dapat bersekolah di sekolah umum seperti warga normal.”
Tapi masalahnya jumlah guru. Tak banyak guru yang menguasai model pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus ini. “Kami harap Pemprov DIY tak hanya membantu anggaran, tapi bisa lebih rutin menggelar training pada guru yang sekolahnya ditetapkan sebagai sekolah inklusi,” kata dia.
Menurut anggota Komisi D DPRD Gunungkidul, Heri Nugroho, program ini didukung Dewan lewat alokasi anggaran APBD. “Kami minta pemerintah prioritas pada pendataan sekolah yang terdapat warga difabel terbanyak dulu agar segera bisa diakses,” kata dia.
