Pengacara Atut: Banten Masih Percaya Atut  

Reporter

Editor

Pruwanto

Senin, 6 Januari 2014 05:23 WIB

Gubernur Banten, Atut Chosiyah. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara Gubernur Banten Atut Chosiyah Chasan, Tb Sukatma, mengatakan survei yang dibuat Indikator Politik Indonesia menyudutkan kliennya dan Partai Golkar.

Sukatma mengatakan Atut sudah dua periode menjabat gubernur dan menjadi pemenang dua kali pemilihan gubernur. Dua alasan itu, menurut Sukatma, cukup membuktikan kalau Atut dipercayai masyarakat Banten. "Survei itu baru mengemuka ikut arus media masa," ujar dia. "Padahal sebelum keadaan seperti sekarang, Atut selalu menang pilgub, terlepas beliau berpasangan dengan siapa pun. Saya sangsi dengan survei itu."

Saat ini, kata Sukatma, masalah hukum yang membelit Atut dimanfaatkan secara politis oleh lawan-lawan politiknya. "Efek domino dari semua ini adalah timbulnya anggapan bahwa seolah tak ada arti positif selama Atut memimpin Banten," ujar dia.

Rilis sigi Indikator Politik Indonesia mengatakan mayoritas warga Banten ingin Atut Chosiyah menonaktifkan diri sebagai gubernur. Warga Banten meminta Atut nonaktif selama menjalani proses hukum sangkaan korupsi dan suap yang menjerat dirinya.

Pada 17 Desember 2013, Atut ditetapkan sebagai tersangka di dua kasus, yaitu kasus dugaan suap di lingkungan Mahkamah Konstitusi dan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat kesehatan Pemprov Banten. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pernah mengatakan Atut akan melimpahkan tugas-tugasnya kepada Rano karena Atut dalam tahanan. Meski begitu, saat ini Atut belum dinonaktifkan dari posisinya sebagai gubernur. Gamawan mengatakan bahwa Atut baru dinonaktifkan jika sudah menjadi terdakwa atau kasus disidangkan di pengadilan.

MUHAMAD RIZKI | KHAIRUL ANAM

Berita Terpopuler

Pengamat: Surcharge Rp 50 Ribu Tak Masuk Akal

Terduga Teroris Ciputat Sempat Teriak Polisi Kafir

Megawati Diminta Restui Jokowi Jadi Capres 2014

Pengamat Tak Yakin Ahok Gabung PDIP






Berita terkait

Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

3 jam lalu

Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

Kuasa hukum Harvey Moeis dan istrinya Sandra Dewi, Harris Arthur Hedar, membantah kliennya berkeliaran di salah satu pusat pembelanjaan di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

2 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

2 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

2 hari lalu

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

2 hari lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

3 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

3 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

4 hari lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

4 hari lalu

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.

Baca Selengkapnya