Anggaran 2014 Tak Cair, TVRI Tetap Siaran

Reporter

Minggu, 5 Januari 2014 16:46 WIB

Gedung Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Menara TVRI, Jakarta. Dok. TEMPO/Bismo Agung

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Direktur Program dan Berita Televisi Republik Indonesia Muh. Irfan mengatakan anggaran TVRI 204 yang "dibintangi" alias belum bisa dicairkan memang akan menggangu program-program TVRI, termasuk program pemilu yang sudah direncanakan. “Tapi siaran TVRI tak akan mati, kami masih bisa siaran dan akan tetap siaran,” kata dia saat dihubungi Tempo, pekan ini.


Menurut Irfan, anggaran biasanya juga baru cair pada Februari atau Maret. Dalam masa tak ada anggaran dari APBN, kata dia, TVRI masih bisa jalan dengan menggunakan dana non-APBN yang diperoleh dari pemasukan iklan, persewaan pemancar, dan pendapatan lainnya.


Selain itu, kata dia, penghematan juga dilakukan cara menayangkan ulang program-program tahun lalu dengan porsi 15-20 persen. “Kalau berita tidak diputar ulang,” kata dia. Untuk program pemilu, kata dia, sedang menjajaki dengan lembaga negara lainnya.


Pendapatan TVRI dari non-APBN sebenarnya lumayan. Menurut sumber Tempo, tahun lalu--Januari-September 2013--pendapatan dari siaran dan non-siaran sebesar Rp 143,6 miliar. Tahun sebelumnya lebih rendah pendapatannya.


Kementerian Keuangan sebelumnya tak akan mencairkan anggaran Televisi Republik Indonesia tahun anggaran 2014 sebelum memperoleh persetujuan kembali dari Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat. Langkah ini dilakukan untuk memenuhi permintaan Komisi I yang telah membubuhkan “tanda bintang” pada rencana kerja anggaran TVRI 2014 pada 27 November 2013 lalu. Komisi I “menghukum” TVRI karena manajemennya kisruh.


Advertising
Advertising

Juga karena Dewan Pengawas ngotot memecat empat direktur pada November 2013 lalu. Politikus Senayan “membalasnya” dengan rencana memecat lima Dewan Pengawas.


Tak semua anggaran dibintangi. “Anggaran yang dapat dilaksanakan (dicairkan) hanya gaji dan tunjangan serta penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran,” demikian tulis Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, dalam surat bersifat sangat segera kepada Direktur Utama TVRI bertanggal 23 Desember 2013.


DPR sebenarnya sudah menyetujui anggaran TVRI tahun depan sebesar Rp 1,075 triliun. Dari anggaran itu, sebanyak Rp 300 miliar akan dipakai untuk program Pemilu 2014. Anggaran tersebut jauh lebih tinggi dibanding anggaran tahun ini, total Rp 864 miliar.


NURHASIM



Terpopuler
Ahok Ogah Jadi Lawan Jokowi di Kampanye Pilkada
Perancang: Kinerja Jokowi Lebih Penting dari Sepatu
Cut Tari Digugat Cerai Suami?
Kalla: Kenaikan Elpiji Senilai Kirim Lima SMS

Berita terkait

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

1 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

1 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

1 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

1 hari lalu

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

PT Bank Tabungan Negara (BTN) usulkan skema dana abadi untuk program 3 juta rumah yang digagas Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

1 hari lalu

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

2 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

3 hari lalu

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

3 hari lalu

Terkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Pemerintah berencana membuka pendaftaran calon aparatur sipil negara atau CASN untuk tahun 2024, yang dibagi dalam dua tahap.

Baca Selengkapnya

Cina Garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Pengamat: Hati-hati, Jangan Pakai APBN Lagi

4 hari lalu

Cina Garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Pengamat: Hati-hati, Jangan Pakai APBN Lagi

Indonesia kembali menggandeng Cina di proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Jangan sampai menggunakan APBN lagi seperti kereta cepat Jakarta-Bandung.

Baca Selengkapnya

Sekda Pemkab Sukabumi Dorong Efektifitas Pengelolaan APBN

5 hari lalu

Sekda Pemkab Sukabumi Dorong Efektifitas Pengelolaan APBN

Ade Suryaman, menghadiri acara penting terkait penyaluran TKD dan pemberian penghargaan kinerja di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sukabumi pada Senin, 22 April 2024.

Baca Selengkapnya