Orang Miskin Jawa Timur Terbanyak di Indonesia

Reporter

Editor

Pruwanto

Jumat, 3 Januari 2014 04:27 WIB

Puluhan warga melakukan aksi memperingati Hari Anti Kemiskinan Internasional. TEMPO/Fully Syafi

TEMPO.CO , Jakarta: Badan Pusat Statistik menyatakan Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Laporan terbaru Badan Pusat Statistik yang berdasarkan pada hasil survei sosial ekonomi nasional paa September 2013 menyebutkan jumlah penduduk miskin Jawa Timur mencapai angka 4,86 juta. Sebanyak 1,62 juta dari angka itu merupakan penduduk miskin perkotaan, sisanya penduduk di pedesaan.

Sepanjang 2013, jumlah seluruh penduduk miskin di Indonesia bertambah menjadi 28,55 juta orang. Bila dibandingkan dengan data pada Maret lalu, jumlah penduduk miskin telah bertambah sebanyak 0,49 juta orang. Pulau Jawa masih menjadi penyumbang penduduk miskin terbesar, dengan jumlah sekitar 15,55 juta orang. Setelah Jawa Timur, peringkat kedua dan ketiga jumlah penduduk miskin terbanyak ada di provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat.

BPS mengaku peningkatan jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh pertumbuhan inflasi yang cukup tinggi sebesar 0,52 pada Juni 2013. Tingginya angka inflasi tersebut ditenggarai disebabkan oleh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak. Selain hal itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2013 yang naik menjadi 6,25 persen dan harga komoditas yang mengalami peningkatan seperti beras, daging, ayam, telur ayam ras dan cabai merah, juga menjadi penyebab jumlah penduduk miskin terus bertambah.

Dalam pengukuran angka kemiskinan tersebut, BPS menggunakan pendekatan perhitungan Garis Kemiskinan yang terdiri dari dua komponen, yakni Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan, sedangkan GKBM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Selama periode survei tersebut, Garis Kemiskinan telah dinaikkan sebesar 7,85 persen atau Rp 21.325, menjadi Rp 292.951. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita di bawah angka tersebut, secara otomatis masuk dalam kategori penduduk miskin.

MEGEL

Baca juga

Jaminan Kesehatan Menteri di Luar BPJS

11 Jaminan Kesehatan Menteri dan Pejabat Negara

FITRA: Tak Adil Pejabat Negara Bisa Berobat Gratis

32 Juta Buruh Informal Tak Tercakup Jaminan Sehat

BPJS Berlaku, Tak Ada Warga Miskin Ditolak Berobat




Berita terkait

LPEM UI Ramal Pertumbuhan Ekonomi RI Triwulan III Melambat, Hanya 4,9 Persen

3 jam lalu

LPEM UI Ramal Pertumbuhan Ekonomi RI Triwulan III Melambat, Hanya 4,9 Persen

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) memprediksi ekonomi RI treiwulan 3 hanya tumbuh di kisaran 4,9 persen lebih lambat dibanding kuartal sebelumnya yakni 5,05 persen.

Baca Selengkapnya

Kunjungan Wisatawan Asing ke Indonesia Mencapai 10,37 Juta

1 hari lalu

Kunjungan Wisatawan Asing ke Indonesia Mencapai 10,37 Juta

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia mencapai 10,37 juta.

Baca Selengkapnya

Tiket Pesawat Masih Mahal, Menteri Pariwisata akan Gelar Rapat Pekan Ini

1 hari lalu

Tiket Pesawat Masih Mahal, Menteri Pariwisata akan Gelar Rapat Pekan Ini

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyatakan akan segera menggelar rapat untuk mempercepat realisasi penurunan harga tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

BPS Sebut Inflasi Terdongkrak Harga Emas, Analis: Bukti Masyarakat Khawatir Kondisi Ekonomi

3 hari lalu

BPS Sebut Inflasi Terdongkrak Harga Emas, Analis: Bukti Masyarakat Khawatir Kondisi Ekonomi

Analis sekaligus Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, menilai adanya inflasi harga emas menunjukkan adanya kekhawatiran dari masyarakat terhadap kondisi ekonomi global belakangan hari.

Baca Selengkapnya

Kedatangan Paus Fransiskus hingga Konser Bruno Mars Dongkrak Jumlah Wisatawan Nusantara di Bulan September

3 hari lalu

Kedatangan Paus Fransiskus hingga Konser Bruno Mars Dongkrak Jumlah Wisatawan Nusantara di Bulan September

Jumlah perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan nusantara di bulan September 2024 mengalami peningkatan sebesar 9,86 persen dibandingkan bulan Agustus.

Baca Selengkapnya

Terkini: Agus Gumiwang dan Kemendag Bahas Permendag Pengaturan Impor, Bahlil Prihatin soal Kasus Tom Lembong

3 hari lalu

Terkini: Agus Gumiwang dan Kemendag Bahas Permendag Pengaturan Impor, Bahlil Prihatin soal Kasus Tom Lembong

Menperin Agus Gumiwang bertemu dengan Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai untuk membahas Permendag Nomor 8 Tahun 2024.

Baca Selengkapnya

BPS: Semua Provinsi di Indonesia Alami Inflasi di Oktober

3 hari lalu

BPS: Semua Provinsi di Indonesia Alami Inflasi di Oktober

BPS menyatakan bahwa keseluruhan provinsi di Indonesia mengalami inflasi secara tahunan atau year-on-year (yoy) pada bulan Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

BPS: Indonesia Alami Inflasi 0,8 Persen di Oktober, Akhiri Deflasi Lima Bulan Beruntun

3 hari lalu

BPS: Indonesia Alami Inflasi 0,8 Persen di Oktober, Akhiri Deflasi Lima Bulan Beruntun

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan hasil pemantauan BPS di 150 kabupaten dan kota mencatat tingkat inflasi month to month atau mtm sebesar 0,08 persen.

Baca Selengkapnya

Setelah Deflasi 5 Bulan Berturut-turut Indonesia Akhirnya Inflasi, Artinya Apa?

3 hari lalu

Setelah Deflasi 5 Bulan Berturut-turut Indonesia Akhirnya Inflasi, Artinya Apa?

Setelah 5 bulan berturt-turut mengalami deflasi sejak Mei 2024, Indonesia akhirnya inflasi sebesar 0,08 persen pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

JPPI Sebut Wajib Belajar 13 Tahun Terlalu Muluk-muluk

6 hari lalu

JPPI Sebut Wajib Belajar 13 Tahun Terlalu Muluk-muluk

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji menilai program wajib belajar 13 tahun yang dicanangkan pemerintah terlalu muluk-muluk.

Baca Selengkapnya