TEMPO.CO , Jakarta: Badan Pusat Statistik menyatakan Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Laporan terbaru Badan Pusat Statistik yang berdasarkan pada hasil survei sosial ekonomi nasional paa September 2013 menyebutkan jumlah penduduk miskin Jawa Timur mencapai angka 4,86 juta. Sebanyak 1,62 juta dari angka itu merupakan penduduk miskin perkotaan, sisanya penduduk di pedesaan.
Sepanjang 2013, jumlah seluruh penduduk miskin di Indonesia bertambah menjadi 28,55 juta orang. Bila dibandingkan dengan data pada Maret lalu, jumlah penduduk miskin telah bertambah sebanyak 0,49 juta orang. Pulau Jawa masih menjadi penyumbang penduduk miskin terbesar, dengan jumlah sekitar 15,55 juta orang. Setelah Jawa Timur, peringkat kedua dan ketiga jumlah penduduk miskin terbanyak ada di provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat.
BPS mengaku peningkatan jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh pertumbuhan inflasi yang cukup tinggi sebesar 0,52 pada Juni 2013. Tingginya angka inflasi tersebut ditenggarai disebabkan oleh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak. Selain hal itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2013 yang naik menjadi 6,25 persen dan harga komoditas yang mengalami peningkatan seperti beras, daging, ayam, telur ayam ras dan cabai merah, juga menjadi penyebab jumlah penduduk miskin terus bertambah.
Dalam pengukuran angka kemiskinan tersebut, BPS menggunakan pendekatan perhitungan Garis Kemiskinan yang terdiri dari dua komponen, yakni Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan, sedangkan GKBM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.
Selama periode survei tersebut, Garis Kemiskinan telah dinaikkan sebesar 7,85 persen atau Rp 21.325, menjadi Rp 292.951. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita di bawah angka tersebut, secara otomatis masuk dalam kategori penduduk miskin.
MEGEL
Baca juga
Jaminan Kesehatan Menteri di Luar BPJS
11 Jaminan Kesehatan Menteri dan Pejabat Negara
FITRA: Tak Adil Pejabat Negara Bisa Berobat Gratis
32 Juta Buruh Informal Tak Tercakup Jaminan Sehat
BPJS Berlaku, Tak Ada Warga Miskin Ditolak Berobat
Berita terkait
LPEM UI Ramal Pertumbuhan Ekonomi RI Triwulan III Melambat, Hanya 4,9 Persen
3 jam lalu
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) memprediksi ekonomi RI treiwulan 3 hanya tumbuh di kisaran 4,9 persen lebih lambat dibanding kuartal sebelumnya yakni 5,05 persen.
Baca SelengkapnyaKunjungan Wisatawan Asing ke Indonesia Mencapai 10,37 Juta
1 hari lalu
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia mencapai 10,37 juta.
Baca SelengkapnyaTiket Pesawat Masih Mahal, Menteri Pariwisata akan Gelar Rapat Pekan Ini
1 hari lalu
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyatakan akan segera menggelar rapat untuk mempercepat realisasi penurunan harga tiket pesawat.
Baca SelengkapnyaBPS Sebut Inflasi Terdongkrak Harga Emas, Analis: Bukti Masyarakat Khawatir Kondisi Ekonomi
3 hari lalu
Analis sekaligus Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, menilai adanya inflasi harga emas menunjukkan adanya kekhawatiran dari masyarakat terhadap kondisi ekonomi global belakangan hari.
Baca SelengkapnyaKedatangan Paus Fransiskus hingga Konser Bruno Mars Dongkrak Jumlah Wisatawan Nusantara di Bulan September
3 hari lalu
Jumlah perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan nusantara di bulan September 2024 mengalami peningkatan sebesar 9,86 persen dibandingkan bulan Agustus.
Baca SelengkapnyaTerkini: Agus Gumiwang dan Kemendag Bahas Permendag Pengaturan Impor, Bahlil Prihatin soal Kasus Tom Lembong
3 hari lalu
Menperin Agus Gumiwang bertemu dengan Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai untuk membahas Permendag Nomor 8 Tahun 2024.
Baca SelengkapnyaBPS: Semua Provinsi di Indonesia Alami Inflasi di Oktober
3 hari lalu
BPS menyatakan bahwa keseluruhan provinsi di Indonesia mengalami inflasi secara tahunan atau year-on-year (yoy) pada bulan Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaBPS: Indonesia Alami Inflasi 0,8 Persen di Oktober, Akhiri Deflasi Lima Bulan Beruntun
3 hari lalu
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan hasil pemantauan BPS di 150 kabupaten dan kota mencatat tingkat inflasi month to month atau mtm sebesar 0,08 persen.
Baca SelengkapnyaSetelah Deflasi 5 Bulan Berturut-turut Indonesia Akhirnya Inflasi, Artinya Apa?
3 hari lalu
Setelah 5 bulan berturt-turut mengalami deflasi sejak Mei 2024, Indonesia akhirnya inflasi sebesar 0,08 persen pada Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaJPPI Sebut Wajib Belajar 13 Tahun Terlalu Muluk-muluk
6 hari lalu
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji menilai program wajib belajar 13 tahun yang dicanangkan pemerintah terlalu muluk-muluk.
Baca Selengkapnya