Atut Diperiksa, 5.000 Jawara Banten Geruduk KPK

Reporter

Jumat, 20 Desember 2013 11:45 WIB

Sejumlah massa pendukung Gubernur Banten, Atut Chosiyah yang tergabung dalam Presedium Banten Bersatu saat menggelar unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta (20/12). Dalam aksinya mereka menolak keras politisasi hukum yang ditimpakan kepada Gubernur Banten, Atut Chosiyah terkait kasus dugaan suap penanganan sengketa Pemilu Kada Lebak, Banten di Mahkamah Konstitusi (MK) menjeratnya. TEMPO/Dhemas Reviyanto

Tempo.co, Serang - Lebih dari 1.000, diklaim sekitar 5.000, jawara pendukung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah hari ini, Jumat, 20 Desember 2013, bergerak mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Mereka yang berasal dari berbagai daerah di Provinsi Banten itu akan memberikan dukungan terhadap Atut yang akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

Para pendekar yang berpakaian hitam-hitam itu lebih dulu berkumpul di Stadion Maulana Yusuf, Ciceri, Kota Serang. Sambil terus meneriakkan takbir, mereka menuding KPK selama ini sudah mendiskreditkan jawara dengan kesan keras dan dekat dengan ilmu hitam.

"Ini untuk mengingatkan Abraham Samad yang telah mengeluarkan statement yang membuat resah masyarakat Banten," kata Udin Saparudin, salah seorang perwakilan pendekar Banten, Jumat, 20 Desember 2013.

Menurut Udin, warga Banten mengingatkan agar jangan mencampuradukkan hukum dan politik dalam penanganan kasus Atut. "Seperti ada dendam pribadi. Masyarakat Banten itu tidak sedikit. Tapi yang selalu muncul di media selalu itu-itu saja," ujarnya.

Jawara Banten menilai Abraham Samad seharusnya tidak arogan dengan mengatakan hal-hal provokatif kepada media. "Kami kecewa terhadap bahasa yang keluar dari Abraham Samad. Ia mengatakan tidak takut jawara dan santet," ucap Najib, salah seorang jawara Banten dari Serang Timur.

Najib meminta agar Abraham Samad mengklarifikasi kata-katanya. Sebab, hal itu tidak hanya menjadi bahan pemberitaan media nasional, tapi juga media internasional. “Itu mendiskreditkan jawara," katanya dengan nada tegas.

Najib menyesalkan media selama ini hanya menyorot kemiskinan di Banten. Pencapaian pembangunan di Banten tidak pernah dipublikasikan. "Kalau ada yang makan nasi aking, itu kan tradisi masyarakat kami. Bukan semata-mata karena masyarakat kami miskin," tuturnya.

WASI’UL ULUM



Berita terkait:
Rano Karno Siap Gantikan Atut Jadi Gubernur Banten
Ratu Atut Mogok, APBD Banten Terancam
Atut Tersangka, Golkar Siapkan Strategi Khusus
Atut Tersangka, Ini Kata Airin


Advertising
Advertising

Berita terkait

Kementerian Keuangan Bebastugaskan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi Usai Dilaporkan ke KPK

8 jam lalu

Kementerian Keuangan Bebastugaskan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi Usai Dilaporkan ke KPK

Direktorat Jenderal Bea Cukai telah membebatugaskan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy sejak 9 Mei 2024

Baca Selengkapnya

Sebab Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Dilaporkan ke KPK

1 hari lalu

Sebab Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Dilaporkan ke KPK

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy dilaporkan ke KPK atas tuduhan tidak benar saat melaporkan harta kekayaannya

Baca Selengkapnya

5 Hal Menjelang Pansel KPK Diumumkan, Ujian Jokowi hingga Seleksi Anggota Panitia

1 hari lalu

5 Hal Menjelang Pansel KPK Diumumkan, Ujian Jokowi hingga Seleksi Anggota Panitia

Jokowi mulai menyusun panitia seleksi atau pansel KPK untuk menyaring pimpinan periode berikutnya

Baca Selengkapnya

Bentuk Pansel Berkualitas Ujian Terakhir Jokowi Perbaiki KPK di Ujung Jabatannya

1 hari lalu

Bentuk Pansel Berkualitas Ujian Terakhir Jokowi Perbaiki KPK di Ujung Jabatannya

Presiden Jokowi diharapkan serius membentuk panitia seleksi calon pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke KPK, Pengacara Singgung Ada Rekan Bisnis Bermasalah

1 hari lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke KPK, Pengacara Singgung Ada Rekan Bisnis Bermasalah

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean dilaporkan ke KPK, diduga ada kaitan dengan duaan penggelapan uang rekan bisnisnya

Baca Selengkapnya

Kepala Bea Cukai Purwakarta Sebut Ada Pemutarbalikan Fakta di Balik Pelaporan Dirinya ke KPK

1 hari lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta Sebut Ada Pemutarbalikan Fakta di Balik Pelaporan Dirinya ke KPK

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy menyatakan istrinya telah melaporkan Wijanto ke Polda Metro Jaya atas dugaan TPPU.

Baca Selengkapnya

Pembentukan Pansel Pimpinan dan Dewas KPK, Novel Baswedan Sebut Ujian Terakhir Bagi Jokowi Berantas Korupsi

2 hari lalu

Pembentukan Pansel Pimpinan dan Dewas KPK, Novel Baswedan Sebut Ujian Terakhir Bagi Jokowi Berantas Korupsi

Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengatakan pembentukan panitia seleksi ini merupakan ujian terakhir bagi pemerintahan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Dilaporkan ke KPK Atas Dugaan Aset Rp 60 Miliar, Kepala Bea Cukai Purwakarta: Saya Sudah Pensiun kalau Punya Harta Segitu

2 hari lalu

Dilaporkan ke KPK Atas Dugaan Aset Rp 60 Miliar, Kepala Bea Cukai Purwakarta: Saya Sudah Pensiun kalau Punya Harta Segitu

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean dilaporkan ke KPK oleh seorang pengacara atas dugaan tidak lapor LHKPN dengan benar.

Baca Selengkapnya

IM57+ Institute Berharap Pansel Perhatikan Rekam Jejak Calon Pimpinan dan Dewas KPK

2 hari lalu

IM57+ Institute Berharap Pansel Perhatikan Rekam Jejak Calon Pimpinan dan Dewas KPK

Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha mengatakan sikap Presiden Jokowi terhadap KPK akan ditentukan dalam proses penunjukan panitia seleksi.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

3 hari lalu

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya