Harta Jenderal Djoko Susilo yang Disita Rp 232 M
Kamis, 19 Desember 2013 05:52 WIB
KPK memasang pengumuman penyitaan di pintu masuk lahan milik Djoko Susilo di Desa Kumpay, Subang, Jawa Barat, (19/3). Penyitaan lahan, bangunan dan kandang rusa dalam perkara tindak pidana pencucian uang. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
TEMPO.CO , Jakarta - Putusan Pengadilan Tinggi mendenda terdakwa kasus korupsi simulator ujian SIM Jenderal Djoko Susilo sebesar Rp 32 miliar, membuat jumlah uang yang disita dari Djoko menjadi Rp 232 miliar. Itu belum termasuk harta yang disita kembali, seperti dua mobil Avanza. Dalam vonis yang dibacakan kemarin, Majelis Hakim yang diketuai Hakim Roki Panjaitan mendenda Djoko Rp 32 miliar . Itu di luar tambahan hukuman sebanyak delapan tahun. “Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 32 miliar,” demikian bunyi putusan majelis hakim seperti dirilis di situs Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pada pengadilan sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan pidana 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta kepada Inspektur Jenderal Djoko Susilo. Selain hukuman itu, harta mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri itu senilai Rp 200 miliar juga disita. Harta sebanyak itu terserak dalam 51 lebih item yang berupa barang dan uang. Selengkapnya, lihat: Ini Daftar Harta Irjen Djoko yang Disita Negara ) dan Infografis kekayaan Djoko di sini .
YOSEP Terpopuler Ratu Atut Pernah Minta Rano Mundur Pendekar Berbaju Hitam Datangi Rumah Atut Atut Tersangka, Keluarga Menangis dan Berkabung Jadi Tersangka, Atut Dikabarkan Terus Menangis Jadi Tersangka, Atut Mengungsi ke Rumah Bibinya Atut Tersangka, Ini Kata Rano Karno Di Depan Jokowi, SBY Singgung Soal Presiden Baru
Advertising
Advertising
Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya
12 jam lalu
Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya
Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.
Baca Selengkapnya
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
1 hari lalu
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca Selengkapnya
Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia
1 hari lalu
Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia
Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan
1 hari lalu
Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan
Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.
Baca Selengkapnya
Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
2 hari lalu
Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.
Baca Selengkapnya
Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
2 hari lalu
Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.
Baca Selengkapnya
Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
2 hari lalu
Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.
Baca Selengkapnya
Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai
2 hari lalu
Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai
Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.
Baca Selengkapnya
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota
2 hari lalu
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota
Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.
Baca Selengkapnya
TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali
2 hari lalu
TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali
TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
40 menit lalu
2 jam lalu
4 jam lalu
7 jam lalu
8 jam lalu
11 jam lalu
21 jam lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu