(kanan kiri) Ketua MPR Taufiq Kiemas bersama Gubernur Aceh Terpilih Zaini Abdullah , Pemangku Wali Nangroe Tengku Malik Mahmud dan Wakil Gubernur Aceh Terpilih Muzakir Manaf saling berjabat tangan di kediaman Taufiq Kiemas di Jl. Teuku Umar, Jakarta, Kamis (19/4). ANTARA/Rosa Panggabean
Menurut dia, Qanun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe telah direvisi sesuai klarifikasi Kementerian Dalam Negeri. “Hasil revisinya telah disampaikan hari ini, tidak ada masalah lagi, sudah clear,” ujarnya.
Edrian mengatakan sebetulnya qanun sebelum revisi juga tidak masalah lagi dan sudah sesuai perundang-undangan. Justru pihak Kemendagri yang terkesan berlarut-larut mengoreksi qanun yang telah disahkan sejak November tahun lalu itu.
Kalau bicara hukum, Edrian menambahkan, qanun tersebut sudah sah mengacu kepada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Persetujuan atau penolakan pemerintah pusat harus disampaikan dalam 60 hari setelahnya. Kalau tidak, maka dianggap sah.
“Pemerintah Aceh berbesar hati melakukan beberapa revisi untuk penyempurnaan lagi qanun tersebut. Kalau tidak direvisi pun, bicara hukum sebenarnya sudah legal,” kata Edrian.
Penyempurnaan kembali Qanun Wali Nanggroe disahkan pada Jumat, 13 Desember 2013 lalu. Saat itu, anggota DPRA Abdullah Saleh mengatakan sudah tidak ada kendala apa pun lagi untuk pengukuhan Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe Aceh, lembaga kepemimpinan adat tertinggi di Aceh.
