TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah Indonesia memang telah menggratiskan pengurusan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi ratusan ribu tenaga kerja Indonesia ilegal di Malaysia. Tapi, kebijakan tersebut nampaknya kurang efektif, karena maraknya praktik percaloan dalam pengurusan SPLP. Para calo itu ditengarai bekerjasama dengan orang dalam.Untuk itu, Migrant Care menyurati Polisi Diraja Malaysia, mengingat batas akhir pemberian amnesti adalah yaitu 31 Desember 2004. Dalam surat yang dikirim pada 23 Desember lalu, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang advokasi buruh migran ini menyatakan, SPLP yang sudah digratiskan oleh pemerintah Indonesia sejak 20 Desember 2004, ternyata tidak gratis. Menurut surat itu, calo yang terorganisir menarik biaya antara 100 - 150 Ringgit Malaysia untuk setiap SPLP (tarif normal --sebelum diputuskan gratis-- adalah 40 Ringgit Malaysia). Menurut Kepala Perwakilan Migrant Care Malaysia, Alex Ong, pengurusan SPLP oleh calo ditengarai bekerjasama dengan orang dalam (pihak KBRI). Karena jika dilihat dari panjangnya antrian buruh migran yang mengantri SPLP, tidak mungkin urusan mereka selesai dalam hitungan jam. "Kalau tidak ada kerjasama dari orang dalam bagaimana bisa cepat?," ujar Alex Ong yang dihubungi Tempo per telepon, Minggu siang (26/12).Memang KBRI memasang spanduk bertuliskan, pengurusan SPLP di KBRI gratis. "Tapi tidak mungkin mereka bisa mengurus sendiri jika melihat antriannya. Itu harus melalui calo," tambahnya. Alex mengaku sudah menyampaikan masalah ini kepada Sumpeno Sahid, Kepala Bidang Konsuler KBRI Kuala Lumpur. Namun Sumpeno mengatakan, mereka hanya bisa melakukan sesuatu dalam gedung kedutaan, sedangkan yang berada di luar KBRI, ada di luar kontrol kedutaan. Alex mengungkapkan, ia juga sudah meminta Sumpeno agar membuat laporan ke polisi Malaysia serta meminta Kepala Kepolisian Kuala Lumpur, Malaysia untuk menangani akvitas ilegal ini. "Jasa calo memang tidak diizinkan pemerintah Malaysia," ujar Alex.Alex menjelaskan, calo-calo yang berjumlah sekitar 10 orang tersebut masuk ke KBRI layaknya rumah sendiri. Calo-calo tersebut, menurutnya, berasal dari beberapa daerah di Indonesia yaitu Sumatera, Surabaya, Madura. Masih menurut Alex, para calo itu tidak hanya mengurus dokumen perjalanan tapi juga tiket angkutan perjalanan. Untuk tiket Port Klang-Belawan dinaikkan dari RM 60 menjadi RM 140. Sedangkan untuk tiket pesawat, misalnya ke Surabaya, yang biasanya RM 480, sekarang paling murah RM 640 - RM 760. "Kalau beli di kantor maskapai penerbangan tidak ada tiket tapi kalau dari calo semuanya ada," ungkapnya. Sementara itu, menurut Sumpeno, yang dihubungi Tempo per telepon, mengaku telah mengetahui praktik percaloan. Namun pihaknya tidak bisa menangkap karena hal tersebut berada di luar jurisdiksi. "Yang kami lakukan hanya menhimbau tapi kami sudah bekerjasama dengan polisi," ujar dia.Ditanya tentang kemungkinan kerjasama antara calo dengan pihak KBRI ia mengaku tidak tahu menahu. "Itu urusan atase imigrasi," ujarnya. Sumpeno mengatakan, setiap hari ada sekitar 2.000 orang dan gratis.Seperti diberitakan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaluddin, menyatakan SPLP, gratis terhitung sejak 20 Desember 2004 hingga 31 Desember 2004. Jika memang terjadi praktik percaloan, maka sekitar 800 ribu - 900 ribu TKI ilegal yang tersebar di Malaysia, terancam gagal pulang sebelum tenggat.Badriah