Bea-Cukai Digeledah, Spanduk Antikorupsi Dicopot

Reporter

Senin, 9 Desember 2013 19:50 WIB

Heru Sulastyono. dok TEMPO/Dinul Mubarok

TEMPO.CO, Jakarta - Tim dari Badan Reserse Kriminal Mabes Polri hari ini, Senin, 9 Desember 2013, menggeledah kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Jalan Ahmad Yani, Rawamangun, Jakarta Timur. Tim masuk ke ruangan sekretariat yang terletak di lantai dua gedung utama. Setelah itu, mereka masuk ke ruangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Agung Kuswandono.

Ada hal menarik yang terjadi dalam penggeledahan di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yakni hilangnya spanduk besar yang dipasang di gedung tersebut. Spanduk yang hilang itu bertuliskan "BERSIH Transparan Tanpa Korupsi".

Juru bicara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Haryo Limanseto mengaku tidak tahu mengapa spanduk tersebut mendadak hilang "Saya juga tidak tahu itu, mungkin dicopot karena menutupi ruang kerja," ujar Haryo di kantornya, Senin, 9 Desember 2013.

Spanduk berukuran kurang lebih 5 x 4 meter tersebut semula dipasang di gedung utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan latar belakang hitam serta warna merah putih di samping kiri dan kanannya. Kini, yang tersisa hanyalah dua buah balon udara bertulisan sama dengan spanduk yang hilang tersebut.

Seorang petugas keamanan mengatakan mungkin spanduk tersebut jatuh karena hujan dan angin kencang. Namun, pihaknya belum sempat memeriksanya. "Besok saja kami periksa," ujar dia.

Penggeledahan ini terkait dengan kasus dugaan suap yang melibatkan bekas Kepala Sub-Direktorat Ekspor Dirjen Bea dan Cukai Heru Sulastyono. Dia dicokok karena diduga menerima suap Rp 11,4 miliar dari seorang pengusaha bernama Yusran Arif. Selain menggelontorkan uang, Yusran memberikan dua mobil, Nissan Terrano dan Ford Everest, kepada Heru. Akumulasi nilai transaksi di rekening Heru diketahui mencapai Rp 60 miliar.



TIKA PRIMANDARI


Berita Terpopuler:
Pendukung Jokowi Nyapres Beraksi di Monas
Artijo, Hakim 'Killer' di Mata Koruptor
Kerusuhan Pecah di Little India Singapura
Ini Koleksi Vila Para Jenderal di Citamiang
Jokowi-Ahok Kumpul di Rumah Megawati
Ini yang Membuat Mandela Kagum pada Fidel Castro
Alasan Obama Ogah Pakai iPhone

Berita terkait

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

4 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

20 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya