Seperti Apa Spesifikasi Gedung Baru KPK?

Reporter

Editor

Febriyan

Senin, 9 Desember 2013 13:03 WIB

Wartawan yang bertugas di gedung KPK duduk di dekat deretan ember yang diletakkan untuk menampung tetesan air hujan dari atap gedung Komisi Pemberantasan Korupsi yang bocor, Jakarta, Rabu (16/1). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kontraktornya, PT Hutama Karya, mulai membangun gedung baru di Jalan Gembira, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Gedung yang berbentuk trapesium atau geometri itu rencananya terdiri dari 16 lantai. "Sebanyak 16 lantai itu untuk kapasitas seribu lebih pegawai," kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P., melalui telepon selulernya, Senin, 9 Desember 2013.

Seperti halnya di kantor KPK saat ini, kata Johan, setiap lantai akan dibagi sesuai dengan masing-masing direktorat. Ia membenarkan akan ada pula ruangan khusus untuk penyelidikan dan penyidikan, "Tetapi saya belum tahu di lantai berapa nantinya," ucap Johan.

Selain untuk operasional, di bagian samping gedung akan dibangun penjara bagi koruptor dengan kapasitas sebanyak 50 orang. Rinciannya 40 ruang untuk pria dan 10 ruang untuk wanita. Johan menambahkan, fasilitas penjara tak akan jauh berbeda dengan fasilitas penjara yang ada saat ini. Ruang sel penjara di gedung KPK saat ini memiliki luas 2 x 3 meter. Isinya hanya ada tempat tidur seluas 0,9 x 1,8 meter, lemari, dan exhaust fan. "Yang pasti ruangan tidak jauh beda dengan yang sekarang dan tidak berpendingin udara," ucapnya.

Gedung baru KPK dibangun lantaran kantor lama berlantai sembilan, di Kuningan, Jakarta Selatan, tidak mampu menampung jumlah pegawai lembaga antikorupsi yang terus membengkak. Saat ini jumlah pegawai KPK mencapai 900 orang. KPK pun menyediakan lahan seluas 8 ribu meter persegi untuk proyek gedung itu.

Pembangunan gedung ini sempat menuai polemik karena ditolak Komisi Hukum DPR. Namun, pembangunan akhirnya disetujui pada 2013 dengan anggaran tahun jamak. Pada 2013 Rp 40,8 miliar, 2014 sebanyak Rp 110,1 miliar, serta 2015 sebesar Rp 74,83 miliar. Pada peringatan Hari Antikorupsi ini, KPK memasang peletakan batu pertama pada proyek itu.

TRI SUHARMAN






Berita Terpopuler :
Pendukung Jokowi Nyapres Beraksi di Monas
Artijo, Hakim 'Killer' di Mata Koruptor
Kerusuhan Pecah di Little India Singapura
Ini Koleksi Vila Para Jenderal di Citamiang
Jokowi-Ahok Kumpul di Rumah Megawati
Ini yang Membuat Mandela Kagum pada Fidel Castro
Alasan Obama Ogah Pakai iPhone

Berita terkait

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

22 jam lalu

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho. Berikut tugas dan fungsi Dewas KPK

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

23 jam lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

1 hari lalu

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.

Baca Selengkapnya

Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

1 hari lalu

Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan telah melaporkan dugaan pelanggaran etik anggota Dewas KPK Albertina Ho sejak bulan lalu.

Baca Selengkapnya

Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

1 hari lalu

Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklaim informasi transaksi keuangan merupakan data pribadi yang bersifat rahasia.

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

1 hari lalu

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan laporan Nurul Ghufron tersebut murni pribadi.

Baca Selengkapnya

Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Bicara Soal Seteru di Internal KPK, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

1 hari lalu

Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Bicara Soal Seteru di Internal KPK, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Aktivis dan pengamat antikorupsi turut menanggapi fenomena seteru di internal KPK, Nurul Ghufron laporkan Albertina Ho. Apa kata mereka?

Baca Selengkapnya

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

1 hari lalu

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, mengatakan laporan yang disampaikan bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, masih ditindaklanjuti.

Baca Selengkapnya

Albertina Ho Tanggapi Pernyataan Nurul Ghufron soal Surat Edaran Dianggap Tak Berstatus Hukum

1 hari lalu

Albertina Ho Tanggapi Pernyataan Nurul Ghufron soal Surat Edaran Dianggap Tak Berstatus Hukum

"Ah biar sajalah. Kan Ketua PPATK sudah bilang, ada aturannya kan," kata Albertina Ho.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Mulai Sidang Etik Nurul Ghufron 2 Mei Mendatang karena Alat Bukti Sudah Cukup

1 hari lalu

Dewas KPK Mulai Sidang Etik Nurul Ghufron 2 Mei Mendatang karena Alat Bukti Sudah Cukup

Dewas KPK akan memulai sidang dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron soal penyalahgunaan wewenang dalam kasus korupsi di Kementan.

Baca Selengkapnya