TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla menepis tuduhan Akbar Tanjung bahwa pengurus DPP Golkar yang baru diangkat, bernuansa nepotisme. ?Rumusannya apa,? kata dia. Menurutnya, bila orang tersebut mampu, tidak ada salahnya menjadi pengurus meski ada kaitan kekerabatan. ?Kan nggak ada urusannya, dia punya adik dan saudara. Tidak ada urusannya dengan AD/ART,? katanya di Istana Negara Jakarta, Rabu (22/12). Kemarin, mantan Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung mengritik susunan pengurus DPP Partai Golkar. Menurut Akbar, pemilihannya berlangsung tidak sah, bernuansa nepotisme, dan tidak sesuai dengan kemampuan bidangnya. Dalam kepengurusan, Suhaeli Kalla, adik Jusuf Kalla diangkat menjadi bendahara. Selain itu, kerabat Fahmi Idris juga dipercaya sebagai wakil bendahara. . Menurut Kalla, pengurus yang terpilih tersebut sudah berdasarkan kompetensinya. ?Saya menghormati saran Pak Akbar, karena beliau lebih berpengalaman,? katanya. Tapi Jusuf mengatakan, keputusan itu sudah disahkan oleh Musyawarah Nasional Partai Golkar, yang merupakan lembaga tertinggi partai. ?Jadi tidak bisa lagi dikatakan sah atau tidak. Karena lembaga tertinggi itu munas, dan Pak Akbar ada disitu,? katanya. Bila dikatakan pimpinan munas mengaku tidak menandatangani hasil tersebut, kata dia, berarti pimpinan munas itu yang salah. Selain itu, Kalla tidak mempersalahkan beberapa pengurus baru yang diangkat, padahal sebelumnya mereka telah dipecat oleh DPP. ?Benar dipecat DPP, tapi diangkat oleh munas,? kata dia. Ia kembali mengulangi pengasannya bahwa munas adalah lembaga tertinggi dalam pengambilan keputusan di partai, dibandingkan keputusan DPP. Yura Syahrul?Tempo