KPK Ingin Virus Integritas Jokowi Menular
Rabu, 4 Desember 2013 11:56 WIB
Sejumlah wartawan mengabadikan Gubernur DKI Jakarta Jokowi yang selesai meninjau alat berat pada peletakan batu pertama pembangunan pasar rakyat di pasar Manggis, Jakarta (6/11). Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO , Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad berharap virus integritas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bisa menular ke lembaga negara dan daerah lain. Pasalnya, upaya "bersih-bersih" Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh pria yang akrab disapa Jokowi itu dipandang cukup sukses dan layak ditiru. "Apa yang dilakukan DKI Jakarta bisa jadi role model. Kami harap virus integritasnya bisa jadi inspirasi," ujar Abraham dalam jumpa pers di Balai Kartini, Jakarta, Rabu, 4 Desember 2013. Menurut Jokowi, ada tiga hal utama yang diusungnya untuk menanamkan sistem berintegritas di Jakarta. Pertama, rekrutmen dan promosi harus terbuka dan transparan dengan dasar prestasi. Antara lain, lewat lelang jabatan yang bakal digencarkan di banyak lini. Dengan begitu, bisa didapat pejabat yang betul-betul mau dan mampu melayani rakyat. Kedua, membangun sistem yang memaksa semua birokrat untuk mengikutinya. Misalnya, sistem dalam jaringan (online ) yang kini sudah diterapkan Jakarta dalam perpajakan, pengadaan barang dan jasa, serta proses penganggaran. Ketiga, manajemen kontrol yang kuat didukung pengecekan di lapangan secara intensif. "Tidak mungkin (hanya) sekali setahun, harus tiap hari, minggu, bulan, sehingga jadi kebiasaan," kata Jokowi. Ia berpendapat jika semua pejabat punya semangat yang sama, Indonesia bisa menjadi negara yang bersih, makmur, dan sejahtera.BUNGA MANGGIASIH Terpopuler:
Ini SMS Bu Pur ke Ani SBY Soal Proyek di Kemenpora Video Amatir Rekam Kecelakaan Paul Walker Siapa Widodo, Sepupu SBY di Proyek Hambalang? Paul Walker Tetap Ada di Fast Furious 7 Muluskan Hambalang, Bu Pur cs Kebagian Rp 2,5 M BEM FIB UI Tuding Sitok Teror Mahasiswi UI Apa Saja Proyek Bu Pur di Kemenpora? Usul MK Dibubarkan, Rhoma Irama Diminta Simak UUD
Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati
27 menit lalu
Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati
Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.
Baca Selengkapnya
Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem
45 menit lalu
Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem
Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.
Baca Selengkapnya
Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti
2 jam lalu
Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti
Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,
Baca Selengkapnya
Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah
2 jam lalu
Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah
Kuasa hukum Harvey Moeis dan istrinya Sandra Dewi, Harris Arthur Hedar, membantah kliennya berkeliaran di salah satu pusat pembelanjaan di Jakarta.
Baca Selengkapnya
Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan
3 jam lalu
Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan
Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah
Baca Selengkapnya
Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti
6 jam lalu
Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.
Baca Selengkapnya
Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru
6 jam lalu
Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru
Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.
Baca Selengkapnya
Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres
7 jam lalu
Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres
Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.
Baca Selengkapnya
Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo
9 jam lalu
Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo
Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?
10 jam lalu
Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?
Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
2 jam lalu
4 jam lalu
6 jam lalu
9 jam lalu
10 jam lalu
13 jam lalu
23 jam lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu