Kasus Jembatan Brawijaya, BPKP Tunggu Data Polda

Reporter

Kamis, 21 November 2013 20:00 WIB

TEMPO.CO, Surabaya - Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur, Hotman Napitupulu, mengatakan belum menerima data dari Kepolisian Daerah Jawa Timur mengenai permintaan audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam proyek jembatan Brawijaya, Kediri. "Belum ada data masuk," kata Hotman saat dihubungi Tempo, Kamis sore, 21 November 2013.

BPKP masih menunggu data dari Polda Jatim terkait dengan proyek Jembatan Brawijaya, Kediri. "Kami bukan ahli konstruksi," ujar Hotman. Ada kemungkinan penyidik Polda Jatim melibatkan ahli konstruksi Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya dalam melihat kesesuaian antara konstruksi dan spesifikasi teknik. Ahli konstruksi diperlukan untuk melihat apakah ada yang kurang atau lebih dari proyek itu.

Sampai saat ini, kata Hotman, BPKP Jawa Timur belum menerima data soal proyek Jembatan Brawijaya. Dalam memproses permintaan penghitungan kerugian keuangan negara, BPKP akan meminta penyidik untuk gelar perkara dulu.

Seperti diberitakan sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim saat ini tengah menyidik kasus dugaan tindak pidana korupsi pada proyek senilai Rp 66 miliar. Penyidik telah memeriksa 40 saksi terkait kasus ini.

Penyidik melibatkan ahli konstruksi ITS untuk menghitung konstruksi Jembatan Brawijaya, apakah sudah sesuai dengan spesifikasi tekniknya atau belum. Setelah itu, hasil dari penghitungan ahli konstruksi ITS ini akan diserahkan kepada Polda Jatim.

DAVID PRIYASIDHARTA

Berita terkait

Alexander Marwata Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Segini Harta Kekayaan dan Gaji Wakil Ketua KPK Itu

10 hari lalu

Alexander Marwata Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Segini Harta Kekayaan dan Gaji Wakil Ketua KPK Itu

Alexander Marwata mengaku tak ambil pusing dirinya dilaporkan Polda Metro Jaya. Ini harta kekayaan dan gajinya.

Baca Selengkapnya

Bersih-bersih LPEI, Sri Mulyani dan Kejagung Bentuk Tim Terpadu

47 hari lalu

Bersih-bersih LPEI, Sri Mulyani dan Kejagung Bentuk Tim Terpadu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Kejaksaan Agung membentuk tim untuk mengusut sengkarut kredit di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI.

Baca Selengkapnya

Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Tinggi, Stranas PK KPK Luncurkan Sistem Pengawas E-Katalog

59 hari lalu

Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Tinggi, Stranas PK KPK Luncurkan Sistem Pengawas E-Katalog

Stranas PK KPK mencatat bahwa sektor pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah menjadi ladang praktik korupsi yang tumbuh subur di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Luhut Beberkan Modus Instansi Sulap Produk Impor Dikemas jadi Produk Dalam Negeri

59 hari lalu

Luhut Beberkan Modus Instansi Sulap Produk Impor Dikemas jadi Produk Dalam Negeri

Menteri Luhut membeberkan modus instansi kementerian dan lembaga yang menyulap produk impor dan dikemas agar tampak sebagai produk dalam negeri.

Baca Selengkapnya

KAI Commuter Impor KRL dari Cina, BPKP: Kami Belum Audit

2 Februari 2024

KAI Commuter Impor KRL dari Cina, BPKP: Kami Belum Audit

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bukasuara soal impor KRL dari Cina oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter.

Baca Selengkapnya

2023, BPKP Selamatkan Uang Negara Rp 67,09 Triliun

1 Februari 2024

2023, BPKP Selamatkan Uang Negara Rp 67,09 Triliun

Hasil kinerja pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berkontribusi Rp 67,09 triliun terhadap keuangan negara.

Baca Selengkapnya

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Luncurkan SPKLU d Jaktim

28 Desember 2023

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Luncurkan SPKLU d Jaktim

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah membangun Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Jaktim.

Baca Selengkapnya

Buwas soal Utang Pemerintah Rp 16 Triliun ke Bulog: Ini Pengaruhi Kondisi Keuangan

8 November 2023

Buwas soal Utang Pemerintah Rp 16 Triliun ke Bulog: Ini Pengaruhi Kondisi Keuangan

Dalam rapat kerja Komisi IV DPR, Buwas menyampaikan bahwa utang ini perlu segera dibayarkan pemerintah karena utang itu mempengaruhi kondisi keuangan Bulog.

Baca Selengkapnya

Diminta Jokowi Lunasi Utang Rp 16 Triliun ke Bulog, Ini Respons Sri Mulyani

6 November 2023

Diminta Jokowi Lunasi Utang Rp 16 Triliun ke Bulog, Ini Respons Sri Mulyani

Menkeu Sri Mulyani menanggapi permintaan Presiden Jokowi agar segera melunasi utang ke Perum Bulog sebesar Rp 16 triliun.

Baca Selengkapnya

Anang Achmad Latif Sebut Perhitungan BPKP Soal Proyek BTS 4G Salah

2 November 2023

Anang Achmad Latif Sebut Perhitungan BPKP Soal Proyek BTS 4G Salah

Dalam nota pembelaan atau pledoinya, Anang Achmad Latif mengatakan, perhitungan BPKP tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Baca Selengkapnya